Kosongnya jejeran kursi di Komisi Hukum DPR masih saja terjadi. Apakah ada kaitannya dengan kenaikan harga minyak dunia?

Empat poin krusial tersebut menyangkut parliamentary threshold (PT), daerah pemilihan, perhitungan suara dan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup.

Ketentuan yang mengharuskan Ketua DPR merangkap jabatan sebagai Ketua BURT dinilai kurang memberi dampak positif dalam pengawasan proyek di DPR. Lalu apa solusinya?

Sedari awal PPP menginginkan nilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam UU Pemilu adalah 2,5 persen. Meski demikian PPP siap berkompromi terhadap usulan nilai di atas aspirasinya tersebut.

Menkum HAM Amir Syamsuddin diultimatum Komisi III DPR untuk memutuskan nasib pengetatan remisi koruptor paling lambat pada 7 Januari 2012. Amir berjanji akan segera memberi keputusan.

Rapat Komisi III DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM yang membahas pengetatan remisi berlangsung tenang. Tak banyak hujan interupsi dan perdebatan panjang dalam rapat kali ini.

Tiga fraksi mulai melunak sikapnya terkait penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan‎​ pengetatan syarat pemberian remisi bagi koruptor. Kemenkum dan HAM bisa memperbaiki aturan remisi sehingga tidak diperlukan lagi hak interpelasi.

PDIP melihat Setgab koalisi tak akan mudah mengkompromikan pasal-pasal krusial dalam UU Pemilu. Karena sejumlah pasal memang menyangkut eksistensi parpol menengah dan kecil anggota koalisi.

6 Parpol anggota koalisi siap mengkompromikan revisi UU Pemilu. Namun kompromi perlu dilakukan dalam bentuk rapat Setgab berkala, karena masih ada perbedaan pandangan menyangkut sejumlah pasal krusial.

Setgab koalisi akan membahas revisi UU Pemilu. Apakah kali ini Setgab bisa satu suara?