Koalisi Merah Putih (KMP) hendak mengevaluasi posisi PPP. Direktur eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto menilai posisi PPP ditentukan oleh kondisi internal partai tersebut.

PPP membantah telah melanggar kesepakatan dengan anggota Koalisi Merah Putih. Partai berlambang Kakbah itu justru menuding PKS tak mau mengambalikan hak kursi pimpinan MPR ke PPP. Seperti apa ceritanya?

Rencana Presiden SBY menerbitkan Perpu Pilkada menurut peneliti senior dari Lingkaran Survei Indonesia pimpinan Denny JA, Fitri Hari, bisa memberi harapan baru bagi pendukung pilkada langsung.

Sejak sidang paripurna DPR RI tanggal 25 September 2014 lalu yang mengesahkan UU Pilkada, sebagian besar aktivis, akademisi dan masyarakat umumnya merasa khawatir mengenai masa depan demokrasi lokal.

Sebagai partai yang sangat menentukan iya dan tidaknya disahkan UU Pilkada, PD memang dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, arah politik PD lebih dekat kepada KMP namun di sisi yang lain, ada aspirasi masyarakat menginginkan pilkada langsung.

Pengurus DPP PPP kubu Romahurmuziy mengadakan rapat Pleno pasca Mahkamah Partai menetapkan Emron Pangkapi cs masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai. Rapat Pleno ini dinilai sah dan menghasilkan sejumlah keputusan.

Ketua Umum Suryadharma Ali menyatakan PPP mendukung Pilkada tak langsung alias lewat DPRD. Namun Sekjen PPP Romahurmuziy alias Romi menilai PPP sepakat untuk memoratorium Pilkada langsung.

PPP kubu Emron Pangkapi dan Suryadharma Ali akhirnya kompak mendukung Pilkada lewat DPRD dan siap memberikan sanksi bagi anggota yang tidak patuh.

‎Sebanyak 266 anggota DPR membolos rapat sidang paripurna kali ini. Padahal rapat ini akan mengesahkan tiga Rancangan Undang-undang (RUU).

Ketua DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan kalau Ketua Majelis Syariah Maimun Zubair atau Mbah Mun mengharapkan kedua kubu yang konflik di partai berlambang kabah itu secepatnya bisa islah (damai). Hal ini menurutnya untuk kemaslahatan umat.