Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jabar menyatakan kesiapan untuk memenuhi syarat minimal keterwakilan perempuan dalam mendaftarkan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Jabar ke KPU. Mereka mempersiapkan 38 orang atau 38 persen caleg perempuan.

Satu tahun sebelum Pemilu digelar, PKS telah menyiapkan 15.462 bakal calon legislatif baik untuk pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. Sebelum didaftarkan ke KPU, para bakal caleg tersebut akan terjun ke masyarakat untuk uji kelayakan.

"Namanya rekomendasi, kalau mereka mengatakan harus diganti, orang akan dengan mudah menilai KPU mudah diintervensi," ujar anggota KPU Hadar Nafis Gumay.

Peraturan KPU mensyaratkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam setiap dapil. Namun demikian Komisi II DPR ingin merevisi peraturan itu dengan alasan melampaui amanat UU Pemilu.

Syarat kuota minimal 30% caleg perempuan untuk setiap daerah pemilihan sebenarnya bukan peraturan baru. Maka tidak ada alasan menghapuskannya dalam Pemilu 2014 mendatang.

KPU mensyaratkan parpol memenuhi kuota minimal 30 persen caleg perempuan di tiap daerah pemilihan. Menurut politisi PDIP Pramono Anung, yang terpenting bukan saja pada pengajuan caleg, tapi memastikan bahwa hasilnya 30 persen terpilih.

KPU menerapkan aturan tentang keterwakilan perempuan minimal harus 30 persen di tiap dapil, aturan ini menuai polemik karena sanksi jika tak terpenuhi maka parpol dibatalkan di dapil itu. PKS menyatakan siap jalankan aturan KPU tersebut.

Gabungan LSM membuat koalisi amankan Pemilu 2014. Hal ini dilakukan agar KPU tidak mengubah mengenai peraturan 30 persen keterwakilan perempuan pada Pemilu nanti.

Dalam rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II DPR banyak mengkritisi peraturan KPU yang banyak berbenturan dengan UU. Komisi II merekomendasikan agar KPU mengubah Peraturan KPU tersebut.

Peraturan KPU yang juga mendapat sorotan tajam dari Komisi II DPR adalah soal syarat perwakilan minimal 30 persen caleg perempuan di tiap Daerah Pemilihan. Syarat ini dinilai tidak logis.