Presiden SBY mengklaim pemberantasan korupsi di masa pemerintahannya membaik. Hal ini terlihat dari penilaian dunia internasional yang terus membaik, dan meningkatnya Indeks persepsi korupsi (IPK) 5 tahun terakhir.

Siapa pun yang memiliki semangat antikorupsi sepakat bahwa jual beli perkara, tawar menawar pasal, pemerasan, penyuapan dan varian modus operandi mafia hukum harus diberantas.

Pengaruh reformasi birokrasi di Departemen Keuangan (Depkeu) sangat signifikan menaikkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Demi meningkatkannya, Depkeu kini menggandeng KPK.

Meski belenggu masalah tengah melilit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), komisi antikorupsi ini yakin pada tahun 2011 nanti indeks persepsi korupsi akan melonjak naik. Targetnya mencapai angka 5

Indeks persepsi korupsi Indonesia menempati posisi kelima dari 10 negara ASEAN. Tahun 2009  berdasarkan Transparency International Indonesia, skor Indonesia mencapai  2,8 atau naik dari tahun lalu sebesar 2,6.

Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2009 mengalami peningkatan ke arah positif, yaitu naik dari 2,6 pada tahun 2008 menjadi 2,8 pada tahun ini.

Tayangan sebuah televisi berita hari Selasa, 22 September 2009 tentang Kontroversi PerPPU Plt KPK, sungguh muatannya dirasakan memprihatinkan. Dengan demikian malah memperdalam kegalauan masyarakat tentang pemberantasan korupsi.

Masalah yang menimpa KPK bisa berdampak luas pada persepsi masyarakat internasional yang beberapa tahun ini membaik. Penetapan tersangka dua pimpinan KPK diprediksi membuat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia anjlok.

Presiden SBY tetap berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Dia juga menjamin pemerintahannya akan menyingkirkan praktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

PPh Pasal 21 yang sering disebut PPh pekerja yang bisa dikategorikan sebagai orang tidak kaya pada 2007 Rp 39,5 triliun dan 2008 Rp 48,5 triliun. Sungguh ironi. Orang tidak kaya membayar pajak lebih besar dibanding orang kaya.