LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Mahkamah Agung (MA). Mereka melaporkan putusan kasus korupsi Angelina Sondakh yang dianggap janggal.

Kata-kata “tidak tahu”, “tidak ingat”, “tidak kenal”, dan “lupa” rupanya masih dianggap jurus jitu bagi mereka yang terkait kasus-kasus korupsi agar terhindar dari jeratan hukum. Itu pula yang dipertontonkan Neneng Sri Wahyuni, terdakwa perkara pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.

Meski sudah divonis bersalah dalam kasus korupsi di Kemepora dan Kemendikbud, Angelina Sondakh masih menjadi anggota DPR. Fraksi Partai Demokrat (FPD) masih menunggu putusan terhadap Angie <i>incraacht</i> sebelum mencopot mantan puteri Indonesia itu.

Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat melaporkan majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menangani perkara korupsi bekas Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Angelina Pingkan Sondakh atau Angie ke Komisi Yudisial. Putusan hakim atas Angie dinilai janggal.

ICW menyambangi KY. ICW meminta KY untuk memantau perkara korupsi Angelina Sondakh. "Untuk sejauh ini pantauan sidang Angelina Sondakh berjalan baik-baik saja," ucap Suparman.

Diimbau untuk mengajukan caleg yang lebih berintegritas dan lebih intelek dalam pemilu 2014, Partai Golkar menyanggupi. Golkar meyakini metode rekrutmen yang dilakukannya sudah tepat.

Setiap parpol diimbau untuk mengajukan caleg yang lebih berintegritas dan lebih intelek dalam pemilu 2014. Partai Demokrat menjanjikan rekrutmen caleg yang lebih selektif.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja memiliki gagasan mengenai bagaimana parpol dapat memastikan seorang caleg berintegritas. Sang kandidat harus lolos dari tes yang dilakukan oleh lembaga independen.

Seiring dengan semakin dekatnya Pemilu legislatif, KPK mengimbau agar parpol memilih anggota caleg yang berintegritas. Imbauan terlontar mengingat puluhan anggota DPR yang terjerat kasus korupsi.

Sebagai lembaga yang menyeret para anggota dewan ke persidangan, KPK memiliki pandangan mengenai kriteria caleg pada periode mendatang.