Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menduga ada dana 'siluman' dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 versi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hingga Maret ini RAPBD DKI tahun 2015 Jakarta tak kunjung disahkan. Bila tak ada titik temu antara Gubernur Ahok dan DPRD, RAPBD pun terancam tak bisa disahkan. Lalu apa solusinya?

Dukungan kepada Ahok untuk membongkar praktik kotor dalam penyusunan anggaran terus mengalir. Kali ini, suara datang dari Maarif Institute. Mereka mengajak agar masyarakat tak membiarkan Ahok berjuang sendirian.

Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok bertemu empat ahli hukum. Mereka yakni Zainal Arifin Muchtar, Refly Harun, Denny Indrayana, dan Saldi Isra. Pertemuan digelar di balai kota DKI, Jakarta.

Empat pakar hukum yaitu Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, Saldi Isra dan Denny Indrayana menemui Gubernuk Ahok di Balai Kota, Selasa (3/3) malam. Mereka berbicang-bincang soal polemik ABPD DKI.

Ahok bertemu pakar hukum seperti Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, Saldi Isra dan mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana. Para pakar hukum ini bincang-bincang soal perlawanan Ahok terhadap 'begal' APBD.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) didatangi pakar hukum tata negara Refly Harun dan mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana. Mereka diketahui bertemu Ahok sejak sekitar pukul 18.30 WIB.

Takdir Ahok dan DPRD DKI, agaknya, terus berseteru. Mereka tak akan pernah bertemu. Episode terbaru perseteruan adalah penggunaan hak angket oleh DPRD DKI, yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, Kamis, 26 Februari 2015.

Bacaan talbiyah yang selalu didendangkan penziarah Illahi dalam prosesi haji dan umroh tersebut saya cermati pertama kali dalam film the Message yang dibintangi Anthony Quinn (1976), film yang menggambarkan sejarah Nabi Muhammad.

Dugaan anggaran siluman Rp 12,1 triliun di APBD menjadi awal pertikaian antara gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dengan DPRD. Menurut pakar hukum tatanegara Refly Harun kisruh keduanya tidak dapat terlepas dari teknis administrasi dan politik.