HMP DPRD DKI terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) digelorakan Wakil Ketua DPRD M Taufik. Politikus Gerindra ini mengklaim mayoritas anggota DPRD mendukung HMP. Benarkah klaim Taufik? Atau hanya pepesan kosong?

10 orang anggota Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI yang berasal dari Partai Demokrat dipastikan akan meneken hak menyatakan pendapat ke Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).

"PDIP solid (tolak HMP). Fraksi-fraksi ini kan perpanjangan partai. Partai kan punya kebijakan masing-masing," kata Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Pantas Nainggolan.

Ketua Fraksi NasDem di DPRD DKI Bestari Barus mengeluhkan kinerja dewan yang terhambat karena terlalu sibuk mengurus hak angket hingga hak menyatakan pendapat atas Ahok.

NasDem tidak percaya dengan klaim Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik bahwa semua anggota dewan akan menyetujui HMP atas Ahok. NasDem tidak goyah dan tetap menolak.

Hingga kini rapat pembahasan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta belum juga dilakukan. Bahkan kini banyak fraksi yang memilih untuk tak mendukung HMP tersebut.

Saat ini banyak fraksi di DPRD DKI yang menyatakan tak mendukung hak menyatakan pendapat ke Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) itu. Ketua DPRD berharap agar dinamika politik antara Ahok dan DPRD ini bisa berangsur sejuk.

Tim angket DPRD DKI akan menggelar rapat paripurna untuk membahas hasil investigasi terkait rancangan APBD 2015 pada Senin (6/4) mendatang. Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus menganggap ujung dari angket itu tidak akan berbuah manis alias sia-sia.

Badan Musyawarah DPRD DKI menggelar rapat tertutup. Mereka sedang membahas soal gelaran rapat paripurna untuk mengesahkan hasil kerja Tim Angket DPRD terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tak lelah menyerang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Setelah hak angket yang kini masih berproses, DPRD kini berencana menggulirkan hak menyatakan pendapat.