Masa jabatan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas akan berakhir pada 10 Desember 2014 mendatang. Bila pada saat itu DPR belum memilih 1 dari 2 calon pimpinan KPK yang sudah diajukan, maka Presiden bisa menerbitkan Perpu untuk menunjuk pimpinan KPK.

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerahkan dua nama capim KPK ke DPR. Namun, kini DPR membuka kemungkinan menolak 2 nama itu dan mengulang proses pemilihan dari awal.

Pemilihan pimpinan KPK pengganti Busyro Muqoddas menghadapi jadwal yang ketat karena masa jabatan Busyro berakhir 10 Desember 2014. Pansel Pimpinan KPK pun mengingatkan DPR bahwa bila pemilihan melewati jadwal, maka Presiden bisa menerbitkan Perpu.

Pansel Pimpinan KPK sudah menyeleksi 6 calon pimpinan KPK menjadi 2 nama. Namun, anggota Komisi III DPR justru meminta agar Pansel kembali menghadirkan 6 calon tersebut di DPR. 

Jelang berakhirnya masa jabatan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas pada 10 Desember 2014, Komisi III DPR belum juga memutuskan Pimpinan KPK yang baru. Menkum HAM Yasonna Laoly akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait hal ini.

Komisi III DPR belum juga menggelar rapat untuk melanjutkan rangkaian proses fit and proper test calon pimpinan KPK‎ pengganti Busyro Muqoddas. Anggota komisi III Al Muzammil Yusuf, mengatakan salahsatu kendalanya karena Kemenkum HAM belum bersedia hadir.

Melihat kondisi waktu yang semakin sempit, Partai Gerindra mendorong agar Komisi III bisa segera memutuskan Pimpinan KPK yang baru.

Gara-gara kisruh KMP-KIH yang berkepanjangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terancam gagal memilih seorang pimpinan KPK di akhir tahun 2014 ini.

Pasca kasus yang menjerat Antasari Azhar pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi dua kali.

Perseteruan Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih mulai memang telah berakhir. Namun, DPR kemungkinan besar gagal memilih satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun ini.