Presiden Jokowi meminta ada perbaikan dalam beberapa kelambatan pelayanan publik, termasuk pelayanan pemberian paspor bagi WNI. Apa langkah Kemenkum HAM?
"Itu (pungli) karena dulu pakai manual, (biaya) SLO (Sertifikat Layak Operasi) dibayar kepada pihak yang memeriksa, sekarang tidak boleh lagi," ujar Jarman.
Gerakan pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) mulai digalakkan di lingkungan Pemkot Mojokerto. Sedikitnya 3.688 PNS diwajibkan memakai Pin Anti Pungli.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menegaskan akan segera memecat dua lurah yang diduga melakukan pungutan liar. Ia mengaku mempunyai bukti perbuatan mereka.