Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanyakan penahanan 2 pimpinan nonaktif KPK kepada Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD). SBY meminta penjelasan penahanan itu dilakukan tiba-tiba atau tidak.

Menkum HAM Patrialis Akbar akan memperkenalkan program-program baru Depkum HAM. Salah satu program tersebut yakni akan mengurangi sistem birokrasi untuk pembuatan perusahaan terbatas (PT).

Presiden SBY akan memberikan keterangan langsung terkait penahanan dua petinggi KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Presiden akan menjelaskan sikapnya selaku Kepala Negara menanggapi permasalahan tersebut.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar tidak mau mencampuri masalah penahanan dua pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Patrialis mengaku tidak mengurusi hal tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima laporan kekayaan Wakil Presiden Boediono. Penyerahan formulir dilakukan Senin 27 Oktober kemarin.

Presiden SBY diminta memberikan sanksi tegas bagi para pembantunya yang enggan melaporkan kekayaan. Hal ini perlu dilakukan demi mewujukan pemerintahan yang bersih.

Pelaporan kekayaan harus menjadi prioritas utama program para menteri yang baru menjabat. Jika sejak awal malas untuk lapor, sebaiknya para pembantu presiden tersebut mundur saja.

Baru Fahmi Idris dan Andi Mattalatta saja yang telah melapokan harta kekayaan mereka setelah tak lagi duduk sebagai menteri. KPK akan terus menunggu menteri dan mantan menteri untuk menunaikan kewajiban mereka.

UU sudah mengatur pejabat dan mantan pejabat wajib melaporkan harta kekayaan mereka maksimal dua bulan. Jika tidak, bagi Andi Mattalatta, mereka dianggap cacat secara moral.

Sehari setelah tidak menjabat jadi Menkum HAM, Andi Mattalatta langsung melapor harta kekayaannya kepada KPK. Setelah kewajibannya selesai, Andi mengaku merasa lega.