Jalannya raker antara Komisi III DPR dan Menkum HAM Yasonna Laoly tetap alot meski sudah melewati forum lobi. Meski demikian, akhirnya kedua pihak sepakati kesimpulan raker terkait kisruh Golkar.

Rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI dengan Menkum HAM Yasonna Laoly berlangsung alot hingga malam hari. Para anggota Fraksi Golkar tak henti mencecar Yasonna soal SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono.

Pembicaraan Presiden Joko Widodo dan Pimpinan DPR dalam rapat konsultasi memang membahas pencalonan Komjen Badrodin Haiti jadi Kapolri. Namun tidak dibahas soal posisi yang dipersiapkan untuk Budi Gunawan. 

Sejak pembatasan kegiatan rapat PNS di hotel. pemerintah bisa menghemat anggaran belanja hingga lebih dari Rp 5 triliun, hanya dalam 2 bulan sejak kebijakan ini diterapkan.

PTUN menelurkan putusan sela yang isinya memerintahkan penundaan berlakunya SK Menkum HAM untuk kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Menkum HAM Yasonna Laoly menilai putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian.

Rapat antara Komisi III DPR dengan Polri berlangsung lancar. Sebanyak 10 fraksi menyampaikan pertanyaan mengenai isu-isu dari daerah pemilihan masing-masing terkait kepolisian. 

Curhat anggota Fraksi Golkar ke Wakapolri Komjen Badordin Haiti di rapat kerja Komisi III disindir politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Ruhut meminta Wakapolri tak mendengarkan curhat politikus Golkar.

Pemerintah tetap konsisten untuk melakukan penghematan keuangan negara, khususnya terkait dengan pembatasan rapat di luar kantor. Kebijakan ini sekarang direvisi.

Mudah ditebak, PSSI menunjukkan resistensi pada keputusan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) soal rekomendasi Indonesia Super League (ISL).

Ternyata, partai-partai politik (parpol) se-DKI Jakarta telah menggelar pertemuan Senin (30/3) tadi malam. Entah apa yang dibahas, yang jelas pertemuan ini digelar di saat kerja Tim Angket DPRD DKI hampir paripurna.