Proses reshuffle kabinet tengah berlangsung. Rupanya, selama rentang waktu itu, tingkat kehadiran menteri yang ikut rapat bersama anggota Dewan menurun. Pembahasan rancangan undang-undang pun sedikit tersendat.

PKS diperkirakan akan 'menyerah' pada SBY terkait apa pun keputusan reshuffle. Kontrak politik yang didengung-dengungkan PKS hanya sebatas wacana untuk melakukan tekanan.

Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq tak mau berandai-andai terkait isu kursi menteri jatah partainya hilang satu. Luthfi menilai PKS dan SBY memiliki kontrak politik hingga 2014.

FPKS berharap SBY tidak mengurangi jatah menteri mereka di kabinet. FPKS mengingatkan dalam kontrak politik disebutkan 4 orang kader PKS terlibat dalam kementerian.

3 Menteri dari PKS dipanggil ke kediaman Presiden SBY di Cikeas, Bogor, pada Minggu (9/10) lalu. Kendati Mensos Salim Segaf Al Jufri berhalangan hadir, namun Salim memastikan PKS dalam soal reshuffle sangat smooth dan tak ada pressure pada Presiden.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mendatangi Komisi VIII DPR. Kedua pejabat itu datang untuk membahas pengesahan konvensi hak-hak penyandang cacat.

PKS yakin tidak akan ada menteri dari partainya yang akan kena reshuffle. Namun diyakini, ada kekuatan yang terus menggoyang-goyang agar Tifatul Sembiring Cs tersingkir dari kabinet SBY.

Seluruh menteri asal PKS di pemerintahan SBY-Boediono belum divonis setelah dipanggil ke Cikeas. Nasib mereka menunggu pertemuan SBY dengan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Empat kader PKS yang duduk di kabinet sepenuhnya merupakan pembantu Presiden. Namun bila ada rencana perombakan kabinet menyangkut empat menteri tersebut, itu merupakan urusan DPP PKS.

Menkominfo Tifatul Sembiring membenarkan seluruh menteri dari PKS dipanggil secara khusus oleh Presiden SBY. Mereka diminta untuk meredakan 'kegaduhan' di internal PKS mengenai isu reshuffle kabinet.