Menkum dan HAM Patrialis Akbar memberikan tanggapan atas sidang uji materil UU KPK. Patrialis yang mewakili pemerintah meminta klarifikasi mengenai relevansi pemutaran rekaman secara terbuka.

Menkum HAM Patrialis Akbar telah mendengarkan isi rekaman diduga berisi rekayasa kriminalisasi KPK yang mencatut nama Presiden SBY (RI-1). Patrialis yakin 100 persen yang berkaitan dengan R1-1 adalah rekayasa.

Mendengarkan suara rekaman berdurasi panjang dalam persidangan barangkali bukan sesuatu yang menyenangkan. Bahkan bisa jadi agak membosankan. Tak heran jika Menkum HAM Patrialis Akbar didera rasa kantuk.

Dalam rekaman yang diperdengarkan di sidang MK, memang banyak dipakai bahasa Jawa Suroboyoan. Nah, saat rekaman mencatut nama RI-1, Menkum HAM Patrialis Akbar pun minta rekaman itu diterjemahkan.

Pimpinan KPK yang membawa rekaman berisi dugaan rekayasa kriminalisasi atas pimpinan KPK tiba di Gedung MK. Ratusan pengunjung ikut memadati sidang itu.

Tim Pencari Fakta yang dikomandani Adnan Buyung Nasution akan menghadiri sidang permohonan uji materi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah jumpa pers Jumat kemarin, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) kini enggan menjawab pertanyaan wartawan seputar kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Kapolri hanya mau menjawab, 'No comment'.

Selain membahas National Summit, penahanan Bibit dan Chandra menjadi menu hangat yang dibahas dalam rapat koordinasi jajaran Menko Polhukam.

Presiden SBY prihatin atas tudingan masyarakat yang menganggap pemerintah seolah-olah zalim dengan menjebloskan Bibit dan Chandra ke bui. Bagi dia, tidak ada orang yang kebal hukum.

Presiden SBY menegaskan penahanan pimpinan KPK nonaktif Bibit dan Chandra oleh kepolisian bukan konflik antarlembaga. SBY tidak akan intervensi wilayah yudikatif.