Sebagai respons kekecewaan terhadap spanduk sosialisasi contreng nomor 2, besok Tim JK akan melaporkan KPU ke Bawaslu. Tim JK menilai KPU tidak fair sebagai penyelenggara pemilu.

Tim sukses JK-Wiranto menyayangkan spanduk sosialisasi pilpres yang menguntungkan pasangan tertentu. Jika tak ditarik, dikhawatirkan hasil pilpres akan dicap curang dan menimbulkan kekisruhan seperti di Iran.

Ketua Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto, Fahmi Idris, angkat bicara seputar debat capres kedua. JK dinilai keluar dari pemikiran yang standar. Sedangkan kompetitornya dinilai tidak mengerti duduk perkara.

Hasil riset Citra Publik Indonesia (CPI) menyebutkan Pilpres satu putaran justru didukung grass root (akar rumput) dan pengusaha, ketimbang elit politik kota yang menentangnya.

Tim sukses JK-Wiranto meminta KPU mengkondisikan perdebatan yang sesungguhnya dalam debat capres-cawapres. Moderator diminta tidak melemparkan isu normatif.

Kubu JK-Wiranto dan Mega-Prabowo merasa dirugikan dengan spanduk sosialisasi pilpres yang dicontreng pada calon yang tengah. KPU mempersilakan mereka melapor jika memang merasa dirugikan.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto, Poempida Hidayatullah, menilai sosialisasi mencontreng tidak diperlukan lagi. Yang terpenting bagi KPU adalah melakukan perbaikan persiapan pilpres yang masih banyak kacaunya.

Spanduk sosialisasi Pilpres ala KPU yang mengarahkan contrengan di nomor urut dua yang ditemukan Panwaslu Lampung dinilai menyalahi aturan. Hal itu harus segera ditindak.

Keberangkatan Capres Wiranto untuk berkampanye di Yogyakarta sedikit terlambat dari waktu yang dijadwalkan. Wiranto pun buru-buru mengejar waktu salat Jumat dengan mengayuh sepeda.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) enggan berkomentar mengenai pernyataan SBY yang dinilai melemahkan KPK. JK hanya menegaskan bahwa KPK harus tetap berjalan dengan baik.