Absensi menunjukkan lebih dari 50 persen dari total anggota dewan yang ada menghadiri sidang paripurna DPR. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian.

Pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta hampir final. Tarik ulur soal posisi gubernur menjadi menu utama. Sultan terancam hanya menjadi simbol jika usul pemerintah diterima DPR.

Badan Kehormatan (BK) DPR mendapatkan hadiah korek kuping raksasa. Korek berukuran 1 meter ini dihadiahkan kepada BK DPR sebagai bentuk protes atas pembahasan RUU Pengadilan Tipikor.

Mendekati masa akhir jabatan, DPR kejar setoran mengesahkan Undang-Undang. Hari ini saja 6 RUU diagendakan akan disahkan menjadi Undang-Undang.

Kewenangan penuntutan di KPK masih menjadi tarik ulur di Panja RUU Pengadilan Tipikor. Panja hampir sepakat kewenangan penuntutan KPK harus dikoordinasikan dengan Kejagung.

Berbagai upaya agar RUU Pengadilan Tipikor batal disahkan terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan melaporkan Panitia Kerja (Panja) RUU tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPR.

Keributan dalam rapat kerja Komisi I DPR saat membahas RUU Rahasia Negara dinilai mencoreng citra DPR. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai hal ini menambah catatan buruk DPR.

Pernyataan Presiden SBY yang menginginkan kewenangan penuntutan KPK tetap termuat dalam RUU Pengadilan Tipikor ditagih. Presiden didesak menghentikan pembahasan RUU yang sudah dianggap melenceng dari amanat putusan MK itu.

Hari ini adalah hari akhir kerja anggota dewan sebelum lebaran, gedung dewan pun sepi senyap. Hanya petugas kebersihan dan staff anggota dewan yang mondar-mandir di gedung megah ini.

Pencabutan wewenang penuntutan dari KPK oleh Panitia Kerja RUU Pengadilan Tipikor dianggap menyesatkan. Pengembalian fungsi penuntutan kepada Kejaksaan justru membuat mafia peradilan leluasa bergerak.