Indonesia pernah mengalami gejolak politik seperti yang sedang berlangsung di Mesir. Kejadian tersebut diharapkan tidak terulang lagi hanya gara-gara tertular aksi penggulingan Presiden Hosni Mubarak. 

Tokoh lintas agama Din Syamsuddin meminta pemerintah untuk tidak bersikap defensif dan berapologi terhadap setiap kritikan. Kritikan yang disampaikan jangan diartikan negatif, tetapi cenderung ke arah pesan moral.

Beberapa hari lalu digelar rapat dengar pendapat antara MUI dan Ormas Islam dengan Komisi VIII DPR-RI. Rapat dengar pendapat ini dimaksudkan untuk menghimpun masukkan terkait RUU JPH. Apa saja yang menjadi pokok bahasan penting rapat ini?

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai demonstrasi rakyat Mesir terhadap pemerintahnya merupakan manisfestasi terhadap ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Din meramalkan pemerintahan pimpinan Hosni Mubarak tersebut tidak akan bertahan lama.

Ulang Tahun pertama Nasional Demokrat (Nasdem) dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan politisi berbagai partai.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) akan menggelar acara milad atau peringatan hari ulang tahun ke 30. Mantan Presiden RI, Prof Dr BJ Habibie akan menyampaikan orasi budaya sebagai awal rangkaian milad.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai diperlukan capres independen untuk pilpres 2014. Peluang hadirnya capres independen harus dibuka untuk menunjukkan demokrasi sebenarnya.

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin menghadap Ketua DPR Marzuki Alie untuk menyampaikan hasil muktamar beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Din meminta parliamentary threshold dinaikkan menjadi 5 persen.

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memandang harus ada suksesi kepemimpinan lewat Pilpres 2014. Din berharap capres yang lolos di Pilpres 2014 benar-benar berkualitas, tidak hanya bermodal materi.

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku kecewa dengan penolakan Komisi III DPR atas kehadiran pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Menurut Din, DPR harusnya lebih menaruh hormat kepada KPK.