Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa meminta anggota Fraksi PKB tidak ikut-ikutan mengajukan hak interpelasi terhadap Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Hal tersebut hanya buang-buang energi.

Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, membantah jika partainya sebagai pengusul interpelasi untuk Dahlan Iskan. Priyo juga berharap anggota DPR mengurungkan niatan untuk interpelasi itu.

Menteri BUMN Dahlan Iskan tak mau ambil pusing dengan protes anggota DPR soal keputusan Dahlan mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat dan direksi BUMN.

Sebanyak 38 anggota DPR melakukan interpelasi kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan. Namun Dahlan tetap pada pendiriannya dan pantang mundur.

Sebanyak 38 Anggota DPR dikabarkan menandatangani usulan penggunaan hak interpelasi atas keputusan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Apa isi keputusan Dahlan itu?

Meneg BUMN Dahlan Iskan menanggapi santai rencana interpelasi yang diajukan oleh DPR terkait Kepmen BUMN No. KEP-236/MBU/2011 yang intinya memangkas proses birokrasi di BUMN. Ia menyatakan, interpelasi adalah hak anggota DPR yang tidak bisa dihalang-halangi.

Dahlan Iskan mengaku siap dipanggil, terkait dengan pengajuan hak interpelasi oleh Anggota Dewan khususnya komisi VI DPR RI kepadanya.

Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa, meminta FPAN tidak ikut ambil bagian dalam mengajukan hak interpelasi Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Hatta juga enggan mengomentari pengajuan hak interpelasi tersebut.

Ketua DPP Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menilai penggalangan hak interpelasi kepada pemerintah terkait keputusan Menteri BUMN Dahlan Iskan terlalu berlebihan.

Serangan' anggota dewan di Senayan kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan dinilai lebay. Akrobat politik ini diduga untuk mengamankan kepentingan tertentu.