detikNews Datangi Nasdem, Bawaslu Sosialisasi Gerakan Anti-Politik Uang Bawaslu meminta NasDem untuk tidak melakukan money politics. Rabu, 04 Jul 2018 15:38 WIB
detikNews Dilema Legislatif dan Demokrasi Kita Selain harus mengawasi secara ketat lembaga legislatif, kita pun perlu menguatkan lembaga tersebut atas nama konsolidasi demokrasi. Rabu, 04 Jul 2018 13:30 WIB
detikNews Belajar dari Drama PKPU Eks Koruptor Dilarang Nyaleg: Tertib Hukum Kemenkum HAM justru mengajak KPU mencari solusi bersama menyikapi UU dan putusan MK. Sebab, UU dan putusan MK membolehkan eks napi nyaleg. Rabu, 04 Jul 2018 10:34 WIB
detikNews Kekayaan Fantastis Najib yang Ditangkap 'KPK' Malaysia Eks PM Malaysia Najib Razak yang ditangkap Komisi Antikorupsi Malaysia. Najib ditengarai memiliki kekayaan fantastis terkait skandal megakorupsi 1MDB. Selasa, 03 Jul 2018 20:30 WIB
detikNews Bawaslu Imbau PSI Tak Pilih Eks Koruptor Jadi Caleg Kedatangan Bawaslu ke PSI dimaksud untuk melakukan sosialisasi terkait pendaftaran calon anggota legislatif 2019 Selasa, 03 Jul 2018 18:10 WIB
detikNews MK Minta PSI Perbaiki Gugatan Iklan Parpol MK meminta PSI untuk memperbaiki gugatan tersebut supaya materi gugatan tepat. Selasa, 03 Jul 2018 17:41 WIB
detikNews UU MK Bolehkan Eks Koruptor Nyaleg, Yasonna Susun Jalan Tengah Kemenkum HAM tentu menyepakati pelarangan caleg yang merupakan mantan narapidana koruptor dalam pemilihan legislatif. Namun apa daya, UU dan MK membolehkan. Selasa, 03 Jul 2018 17:37 WIB
detikNews Yasonna Tengah Pelajari PKPU Soal Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Kemenkum tengah mempelajari Peraturan KPU soal pelarangan eks koruptor nyaleg. Perlu waktu mengharmonisasi dengan peraturan di atasnya. Selasa, 03 Jul 2018 17:06 WIB
detikNews Fahri Hamzah: Bagaimana RI Maju Kalau Pemimpinnya Empot-empotan! Fahri Hamzah berharap Presiden RI mendatang harus setara Sukarno. Fahri menyayangkan jika pemimpin RI seperti kesusahan dalam mengelola negara. Selasa, 03 Jul 2018 14:45 WIB
detikNews Pimpinan DPR Minta Larangan Eks Koruptor Nyaleg Juga untuk Eksekutif KPU menerbitkan aturan yang melarang eks napi korupsi nyaleg. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta larangan itu juga berlaku untuk eksekutif. Selasa, 03 Jul 2018 12:42 WIB