Satgas Khusus untuk penanganan dan pembelaan warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di luar negeri memang dibentuk. Namun sayang, Ruyati, salah satu TKI sudah dieksekusi pancung.

Kinerja pemerintah dianggap kurang serius dalam menangani kasus TKI. Puluhan anggota BEM Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pun mendesak kedua menteri ini diganti.

Pemerintah dan pimpinan DPR kembali menggelar rapat konsultasi. Sejumlah hal akan dibahas bersama dalam rapat rutin kali ini, mulai dari moratorium TKI sampai urusan legislasi DPR.

DPR mengapresiasi langkah Presiden SBY membentuk Satgas untuk melindungi WNI yang terancam hukuman mati. Langkah ini adalah bukti didengarkannya rekomendasi DPR oleh Presiden SBY.

Presiden SBY akan membentuk Satgas untuk menangani TKI yang terancam dihukum mati. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin meminta Satgas itu nantinya diawasi di lapangan.

Komisi I DPR siang ini akan memanggil Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur. Dia akan dimintai keterangan terkait hukuman mati Ruyati binti Satubi yang tidak diketahui oleh pemerintah Indonesia.

Presiden SBY dan para menterinya berbicara panjang lebar soal rencana untuk melindungi para TKI. Keluarga almarhumah Ruyati meminta hal itu jangan janji manis belaka. Cukup Ruyati yang menjadi korban terakhir.

Fraksi PKS DPR mengkritik upaya pemerintah dalam menangani pembelaan pada TKI di luar negeri. Berkaca dari kasus yang dialami Ruyati dan TKI lain, PKS mengecam kemampuan lobi Kemlu.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar memastikan, saat ini sekitar 1,5 juta TKI masih berada di Arab Saudi untuk bekerja. Jika waktu kerja mereka sudah habis, mereka wajib lapor ke KBRI di Arab Saudi.

Upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) terus diupayakan pemerintah. Presiden SBY pun membentuk Satgas Khusus untuk penanganan dan pembelaan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri.