detikNews
Cerita Rapat 'Gelap' Jelang Pemilihan Ketua MK
Diam-diam, 8 hakim konstitusi menggelar rapat 'tandingan' minus Ketua MK Arief Hidayat karena sedang ke Eropa.
Jumat, 14 Jul 2017 09:53 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Lagi, DPR Mangkir di Sidang MK
Dalam beberapa pekan terakhir, DPR tidak datang saat diminta MK menjelaskan asal-usul terbitnya UU yang dipermasalahkan.
Kamis, 13 Jul 2017 17:54 WIB
detikNews
6 Fraksi di DPR Dukung Perppu Ormas, PKS-Gerindra-PD-PAN Mengkritik
Pemerintah resmi menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Pembubaran Ormas dan telah mengirimkannya ke DPR. Namun tidak semua fraksi di Dewan mendukung kebijakan ini.
Kamis, 13 Jul 2017 17:31 WIB
detikNews
Menhan: Pemerintah Lobi DPR Muluskan Perppu Pembubaran Ormas
Perppu Nomor 2/2017 tentang pembubaran ormas resmi masuk ke DPR. Pemerintah akan mengupayakan Perppu itu disetujui DPR meski banyak dikritik.
Kamis, 13 Jul 2017 15:33 WIB
detikNews
Praperadilan Hary Tanoe, Ahli dari Polri: SPDP Bukan Masalah Utama
Ahli pidana dari pihak Polri mengatakan keterlambatan pengiriman SPDP hanya masalah administratif.
Kamis, 13 Jul 2017 14:47 WIB
detikNews
Praperadilan Hary Tanoe, Hakim Tanya soal Pengiriman SPDP
SPDP harus dikirimkan ke pihak pelapor, terlapor, dan jaksa penuntut umum dalam kurun 7 hari.
Rabu, 12 Jul 2017 19:50 WIB
detikNews
Ahli: Jemur Siswa Sambil Hormat Bendera Sudah Tak Zaman
"Pada zaman dahulu, perlakuan kekerasan dengan dalih mendisiplinkan anak dapat dianggap sebagian tak terpisahkan dari pendidikan," kata Fasli.
Selasa, 11 Jul 2017 18:50 WIB
detikNews
Kriminalisasi Guru, Ahli: Apa Kata Dunia?
Masih banyak orang tua yang melahirkan anak, namun tidak siap menjadi orang tua sebagai pendidik.
Selasa, 11 Jul 2017 17:37 WIB
detikNews
Belum Ada Titik Temu RUU Pemilu, Mendagri Berharap Musyawarah
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap pengambilan keputusan RUU Pemilu bisa dilakukan secara musyawarah.
Selasa, 11 Jul 2017 14:26 WIB
detikNews
Beda dengan Yusril, Hibnu: Angket KPK Masih Perdebatan
Yusril menyebut hak angket bisa dilakukan untuk KPK karena lembaga antirasuah itu dianggap sebagai eksekutif. Namun pakar pidana Hibnu Nugroho tak sepakat.
Selasa, 11 Jul 2017 11:27 WIB