Polri akan mengumumkan kasus rekening tak wajar milik jenderal pada Jumat (16/7). Banyak harapan muncul bahwa Polri akan benar-benar menuntaskan persoalan ini. Momen itu akan menjadi titik tolak reformasi di kepolisian.

Ketua PPATK Yunus Husein berang. Ini terkait dengan beredarnya isu mengenai isu RUU PPATK, di mana lembaga itu meminta kewenangan seperti KPK.

Kapolri memenuhi janjinya. Minggu ini, hasil klarifikasi terhadap 21 perwira tinggi polisi yang diduga memiliki rekening gendut akan dijelaskan kepada publik.

Sejumlah aktivis mengaku pesimis Polri bisa menindaklanjuti kasus rekening gendut sejumlah perwira. Meski begitu, koalisi aktivis anti korupsi akan menunggu janji Kapolri yang akan menyampaikan hasil penyelidikan.

Banyak anggota DPR yang belum menyerahkan daftar harta kekayaannya. Partai seharusnya mampu memberikan sanksi kepada anggotanya yang duduk di DPR RI karena belum menyerahkan laporan kekayaan itu.

Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menduga pelemparan bom molotov ke kantor majalah Tempo dan penganiayaan aktivis ICW Tama S Langkun memiliki keterkaitan. Dua peristiwa itu ditengarai akibat lambatnya pengungkapan rekening gendut polisi.

Komisi III DPR meminta semua rekening Jenderal Polri dibuka. Hal ini dinilai penting untuk melihat siapa Jenderal Polri yang memiliki rekening gendut.

Mabes Polri akan mengumumkan hasil penyelidikan rekening gendut jenderal Polri. Pengumuman akan dilakukan minggu depan.

Bawaslu menilai sengketa pemilu lebih baik diselesaikan di tingkat MK daripada di tingkat Pengadilan Tinggi (PT). Alasannya, MK memiliki pengalaman berharga dalam penyelesian sengketa pemilukada selama ini.

Meski tidak jadi diberlakukan, rencana Satpol PP dipersenjatai terus menuai kontroversi. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi berpendapat semakin banyak orang memegang senjata, semakin sulit dipertanggungjawabkan.