detikNews
DPRD Lampung Diminta Pertimbangkan Pembentukan Pansus
DPRD Lampung dinilai hanya dapat memiliki hak koordinasi dan tidak boleh intervensi.
Jumat, 06 Jul 2018 11:29 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Anies Baswedan Harus Minta Izin Jokowi untuk Nyapres
Jika benar maju Pilpres, Gubernur DKI Anies Baswedan perlu izin Presiden Jokowi.
Jumat, 06 Jul 2018 10:46 WIB
detikNews
Bawaslu Diminta Dukung PKPU yang Larang Eks Koruptor Nyaleg
ICW dan Perludem meminta Bawaslu agar tidak ikut menilai PKPU yang melarang mantan napi korupsi mencaleg. Sebab, hal itu bertentangan dengan tugas Bawaslu.
Kamis, 05 Jul 2018 16:59 WIB
detikNews
PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg Sah, KPU Diminta Antisipasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta antisipasi atas kemungkinan serangan secara hukum terhadap PKPU yang melarang eks koruptor nyaleg.
Kamis, 05 Jul 2018 16:01 WIB
detikNews
PPP: Demokrat Khawatir Momentum AHY Meredup
Setelah JK, Demokrat kembali menggodok duet Anies Baswedan-AHY. PPP menyebut opsi-opsi tersebut menunjukkan Demokrat khawatir momentum AHY meredup.
Kamis, 05 Jul 2018 14:33 WIB
detikNews
Hasil Rapat Gabungan di DPR: Eks Koruptor Bisa Daftar Jadi Caleg
Rapat konsultasi di DPR soal larangan eks koruptor nyaleg telah mendapati kesimpulan. Eks koruptor masih bisa mendaftar, sambil menunggu hasil gugatan di MA.
Kamis, 05 Jul 2018 14:15 WIB
detikNews
Ridwan Kamil Buka-bukaan 'Gerakan Kenceng' di Jabar
Bahkan gara-gara gerakan kenceng itu, Ridwan Kamil kena dampaknya.
Rabu, 04 Jul 2018 23:13 WIB
detikNews
Pro-Kontra Ambang Batas Capres 2019
Syarat ambang batas presiden atau presidential threshold menuai pro dan kontra. Apa saja uraiannya?
Rabu, 04 Jul 2018 22:07 WIB
detikNews
Kerasnya #2019GantiPresiden di Jawa Barat
Gerakan #2019GantiPresiden berembus santer di Pilkada Jawa Barat, bahkan cagub Ridwan Kamil pun merasakan dampaknya.
Rabu, 04 Jul 2018 20:33 WIB
detikNews
Undangkan PKPU Eks Napi Dilarang Nyaleg, Yasonna: Potensi Digugat
Yasonna mengatakan dirinya telah mengesahkan PKPU, di dalamnya memuat eks napi korupsi dilarang nyaleg. Yasonna mengatakan PKPU tersebut bisa digugat.
Rabu, 04 Jul 2018 17:11 WIB