RUU PPh akhirnya mendapat persetujuan tingkat pembahasan pertama dari Panja Perpajakan Komisi XI DPR untuk kemudian disahkan menjadi UU pada sidang paripurna DPR.

DPR membolehkan pemerintah menaikkan gaji dan pensiun pokok sebesar 15% kepada PNS, TNI, POLRI dan pensiunan pada tahun 2009. Tidak cuma itu, DPR juga merekomendasikan pemberian gaji ke-13.

Krisis listrik telah menghambat investasi khususnya ekspansi di sektor industri.  Untuk itu pemerintah meminta ada pembicaraan secara bisnis antara perusahaan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Perseteruan BPK dan depkeu seputar status laporan keuangan pemerintah yang masih disclaimer ternyata tidak sampai mengganggu hubungan personal. Kedua petingginya masih bisa tertawa-tawa.

Pemerintah melaporkan total aset bisnis di lingkungan TNI mencapai Rp 1 triliun. Bisnis tersebut baik yang berupa yayasan maupun koperasi.

Program percepatan pembangunan pembangkit listrik atau crash program tahap II yang tak lagi mengandalkan batubara dinilai tak layak baik dari sisi teknis dan finansial.

Unit usaha syariah wajib menjadi Bank Syariah jika nilai asetnya telah mencapai minimal 50% dari total nilai aset bank induknya, atau dalam jangka waktu 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah.

Setelah melalui proses yang panjang, Komisi XI DPR akhirnya berhasil merampungkan RUU Perbankan Syariah. DPR tinggal ketok palu untuk mensahkan undang-undang tersebut. 

Transaksi keuangan mencurigakan Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dari tahun 2001 hingga 31 Mei 2008 tercatat 16.674 transaksi keuangan mencurigakan, lebih rendah dari Albania.

Selain terancam dipecat tidak hormat, 4 oknum pegawai Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea Cukai Tanjung Priok yang menerima suap juga terancam sanksi pidana.