Sesuai Undang-undang, KPK yang seharusnya menangani kasus simulator SIM di Korlantas Polri. Kalau Polri memaksakan kehendak untuk tetap memproses kasus ini sendiri, maka kredibilitas Polri dipertaruhkan.

Mabes Polri membantah akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti dokumen yang disita KPK di markas Korlantas Polri.

Akhir pekan ini kantor KPK di Jl Rasuna Said siaga. Hal tersebut tak lain disebabkan karena adanya isu barang bukti hasil penggeledahan di Korlantas Polri akan diambil.

KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan di gedung Korlantas Polri berdasarkan surat perintah pengadilan. Karena itu, sesuai surat dari pengadilan, tentu dokumen yang disita milik KPK. 

Polri maju terus mengusut kasus simulator SIM. Polri pun tak ingin ada yang mengintervensi. Polri beralasan kasus itu diusut kepolisian berdasarkan proses hukum. 

Petugas kepolisian berjaga ketat di ruang penyimpanan dokumen di KPK. Mereka menunggui dokumen sitaan KPK dari Korlantas Polri terkait kasus simulator SIM. 

Polri menegaskan penahanan yang dilakukan kepolisian atas Wakorlantas Brigjen Didik dan tersangka lainnya karena pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Bukan karena takut penahanan didahului KPK.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqie menilai apabila polisi terus melanjutkan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM akan membuat penanganan kasus tersebut sarat kepentingan.

Konflik kepentingan wajib dihindari saat penyelidikan kasus simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. Polri disarankan tidak menyelidiki kasus tersebut.

Polri menjamin tidak akan 'menyerbu' dan mengambil paksa barang bukti yang disita KPK dari Korlantas . Petugas kepolisian yang berada di KPK hanya untuk menjaga saja.