Peradilan kasus dugaan suap dengan tersangka Anggodo Widjojo harus dipercepat. Sebabnya, pembuktian di peradilan ini nantinya akan menjadi acuan bagi kasus Bibit-Chandra yang baru dibuka kembali.

Kemenangan Anggodo Widjojo dalam permohonan praperadilan atas SKPP kasus Bibit-Chandra dinilai sebagai kemenangan mafia hukum.

Kredibilitas saksi ahli OC Kaligis dan Chairul Huda dalam proses persidangan praperadilan atas SKPP Bibit-Chandra dipertanyakan. Keduanya mempunyai catatan khusus sehingga keterangan keduanya dinilai meragukan.

Lengkap sudah jaring mafia hukum dalam kasus Gayus Tambunan. Setelah mendera Polri dan Kejagung, kini terbongkar pula suap Rp 50 juta untuk hakim kasus Gayus, Muktadi Asnun. Suap untuk Asnun ini pukulan telak untuk Mahkamah Agung (MA).

Praktek mafia peradilan marak terkuak di berbagai institusi penegak hukum dan juga Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) memberi julukan untuk kondisi ini sebagai darurat mafia hukum.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan PK Arthalyta Suryani sehingga hukumannya dikurangi 6 bulan. Putusan itu sama saja diartikan kemenangan bagi koruptor.

Kejagung dinilai masih lambat dalam menangani dugaan adanya mafia hukum dalam kasus pajak Gayus Tambunan. Belum ada tindakan tegas di lingkungan internal. Oleh karena itu, Kejagung dianggap belum pantas mendapat remunerasi.

ICW meminta MK untuk tidak menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dalam penegakan hukum. Pasal ini dinilai sebagai kanker demokrasi.

Mabes Polri telah resmi menjadikan Komjen Pol Susno Duadji menjadi tersangka. Perubahan status ini justru menghambat pengusutan kasus dugaan makelar kasus di Mabes Polri.

Tumpak Hatorangan tidak lagi punya legalitas selaku plt. Ketua KPK. Bila DPR akhirnya membentuk paniti seleksi ketua baru, jangan sampai jadi kuda troya masuknya kepentingan tertentu.