detikNews
MK: Masa Jabatan Hakim Konstitusi Kewenangan Pembuat UU
Dibandingkan banyak negara, masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia adalah paling cepat, yaitu 5 tahun
Rabu, 19 Jul 2017 15:38 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Habiburokhman: Pertimbangan Putusan MK Tak Mengikat
MK menyatakan pemerintah perlu mengatur ulang sistem cuti bagi petahana. Menurut pihak terkait, pertimbangan MK tak mengikat.
Rabu, 19 Jul 2017 15:14 WIB
detikNews
MK Permudah Syarat Hakim Karier Jadi Hakim Agung
Bila sebelumnya disyaratkan minimal pernah 3 tahun menjadi hakim tinggi, kini tidak ada batasan berapa lama jadi hakim tinggi.
Rabu, 19 Jul 2017 14:40 WIB
detikNews
MK Tidak Terima Permohonan Hakim Konstitusi Tanpa Periode
pemohon dinilai tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk memohonkan hal itu.
Rabu, 19 Jul 2017 12:31 WIB
detikNews
Tolak Gugatan Ahok, MK Perintahkan Atur Ulang Cuti Petahana
MK sependapat dengan Ahok karena cuti petahana yang terlalu panjang membuat roda pemerintahan tak efektif.
Rabu, 19 Jul 2017 12:09 WIB
detikNews
MK Tolak Wali Kota Kembali Kelola SMA/SMK
MK mengembalikan pengelolaan SMA/SMK kepada pemerintah kota/pemerintah kabupaten. Hal itu menganulir UU Pemda yang mengatur SMA/SMK dikelola pemprov.
Rabu, 19 Jul 2017 10:56 WIB
detikNews
MK Putuskan Gugatan Cuti Kampanye Hingga Status Hakim Non Karier
Pagi ini MK kembali membacakan sejumlah putusan hasil Pengujian UU. Apa saja putusan uji materi yang dibacakan itu?
Rabu, 19 Jul 2017 07:15 WIB
detikNews
Temui Fadli, HTI dan Sejumlah Ormas Minta DPR Tolak Perppu 2/2017
HTI dan beberapa ormas meminta DPR menolak Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas, yang baru diterbitkan pemerintah.
Selasa, 18 Jul 2017 14:52 WIB
detikNews
Tak Ada Minimal Nominal Pencucian Uang, UU TPPU Digugat
Menurut Anita, uang receh tidak masuk akal untuk disamarkan. Umpamanya uang Rp 10 juta hasil kejahatan, apakah logis bila dicuci agar menjadi legal.
Selasa, 18 Jul 2017 11:43 WIB
detikNews
Baru Sekali Hadiri Sidang MK, Sadar Konstitusional DPR Lemah
Sikap abai DPR yang sangat jarang hadir di MK merupakan cermin kesadaran konstitusionalitas masih rendah.
Selasa, 18 Jul 2017 09:19 WIB