Polri sudah mengumumkan hasil kajian mengenai rekening jenderal. Namun masih banyak ketidakpuasan dari kalangan masyarakat. Bahkan diusulkan agar dibentuk tim di luar Polri.

Adanya kecurigaan terhadap rekening gendut jenderal Polri sudah disampaikan PPATK sejak lama. Presiden SBY pun diminta segera memerintahkan Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk membersihkan institusi Polri.

Mabes Polri sudah menyatakan ada 17 rekening polisi yang dinilai wajar meski berjumlah miliaran rupiah. Polri pun diminta agar menyebutkan saja siapa pemilik rekening tersebut dan besaran jumlah rekeningnya.

Penjelasan Mabes Polri soal isu rekening mencurigakan milik perwira tingginya sangat mengecewakan. Revisi UU PPATK agar dapat ikut melakukan penyelidikan awal sudah sangat penting dilakukan.

ICW mencium indikasi Panja DPR terkait RUU PPATK hendak menggembosi lembaga itu. Hal ini terbukti dari rapat yang digelar di Bogor, Panja justru menolak penguatan peran PPATK.

Polisi tidak menyebutkan nama jenderal yang diduga memiliki rekening gendut yang mencurigakan. Apatisme terhadap kepolisian makin meningkat. Korps Bhayangkara diibaratkan jeruk makan jeruk saja.

Panitia Kerja (Panja) RUU Pencucian Uang DPR malam ini sedang melakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di Hotel Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Dalam pembahasannya, ditengarai DPR melakukan penjegalan terhadap RUU ini.

Sikap kepolisian yang tidak merinci nama-nama perwiranya yang memiliki rekening mencurigakan diapresiasi Komisi Informasi Pusat (KIP). Namun seharusnya Polri juga menyampaikan LHKPN pemilik rekening itu untuk menyamakan dengan Laporan Hasil Analisa PPATK.

Mabes Polri tidak berani menyebutkan nama perwira polisi yang terkait dugaan rekening mencurigakan. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang hanya menguak rekening perwiranya yang sudah dipidana yakni milik seorang kompol di Papua.

17 Dari 23 rekening perwira Polri yang dicurigai dinilai wajar. Sementara 6 rekening lainnya ada yang termasuk rekening bermasalah. Bahkan dua rekening termasuk tindak pidana.