Angin kencang tengah menerpa Golkar setelah gelaran Pilpres. Desakan untuk segera diadakan Munas pun santer terdengar.

KPU, Bawaslu dan Kepolisian didesak untuk segera menindaklanjuti sejumlah keanehan mengarah ke dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara Pilpres.

Partai Golkar disebut-sebut akan menyebrang ke kubu Jokowi-JK setelah selama ini mendukung kubu Prabowo-Hatta. Akbar menegaskan tidak akan mengambil langkah itu walaupun Jokowi menjadi presiden.

Puluhan relawan Jokowi-JK menggelar aksi sambil menyalakan lilin di depan Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakpus. Mereka meminta KPU bekerja profesional.

Waketum Golkar Agung Laksono menyebut kemungkinan mendukung pemerintah apabila Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menjadi pemenang Pilpres. Capres nomor urut dua Jokowi pun membuka peluang tersebut.

Komite Pemilih Indonesia mengkhawatirkan terjadinya kesalahan data C1 di berbagai wilayah Indonesia menyusul ditemukannya kejanggalan data C1 di wilayah Tangerang Selatan dan DKI Jakarta.

Tiga hari setelah pelaksanaan Pilpres 2014, DPD PDIP Jawa Barat telah mengumpulkan 100 persen formulir C1. Ketua DPD PDIP Jabar TB Hasanuddin menyebut pihaknya menemukan sejumlah kecurangan.

"Saya tidak percaya Partai Golkar bakal secepat itu melompat ke yang lain," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat menepis kemungkinan itu, saat dihubungin detikcom, Sabtu (12/7/2014).

Partai-partai pendukung pasangan Pilpres 2014 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan menggelar mendeklarasikan koalisi permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.

Sejumlah kejanggalan form C1 yang diunggah di situs resmi KPU, salah satunya yakni tidak adanya saksi dari pihak Jokowi-JK yang membubuhkan tanda tangan di form C1.