Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengutuk aksi bom bunuh diri di Masjid Ad-Zikra di Mapolresta Cirebon. Din berpendapat, pelaku bertujuan mengganggu umat Islam sehingga takut beribadah di masjid.

Isu Komandemen Wilayah (KW) 9 Negara Islam Indonesia (NII) kembali meruyak pasca linglungnya Liana Febriani alias Lian. Namun ada yang menuduh bahwa NII zaman sekarang ini justru dipelihara pemerintah untuk tujuan tertentu.

Siapa 'penculik' dan 'pencuci otak' Liana Febriani alias Lian, masih misterius. Banyak teori bermunculan. Ada yang menuding apa yang terjadi pada Lian adalah teknik KW9 NII, tapi ada yang melihatnya sebagai aksi gerakan jahat tertentu.

Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Ma'arif, meminta pemerintah dan DPR membatalkan rencana pembangunan gedung baru DPR. Proyek itu dinilainya bukti para politisi tidak punya kepekaan sosial dan sensifitas sebagai wakil rakyat.

Salah satu elemen dari RUU Tipikor adalah apabila nilai korupsi di bawah Rp 25 juta, maka sang pelaku hanya diminta mengembalikan uang yang dikorupsi dan dia dapat lepas dari hukuman pidana. Ini dianggap konyol.

Menanggapi ditariknya RUU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh pemerintah, Ketua KPK Busyro Muqoddas menyarankan sebaiknya pemerintah, KPK dan pihak-pihak yang berkepentingan duduk bersama untuk merumuskan RUU Tipikor yang baru.

Ketua KPK menganggap sanksi sosial untuk para koruptor seperti yang pernah diwacanakan sebelumnya masih perlu dipertimbangkan untuk masuk ke dalam revisi UU Tipikor. Hal ini disampaikannya setelah mengamati bahwa hukuman penjara kurang efektif.

Politik pencitraan yang belakangan ditudingkan kepada pemerintahan Presiden SBY bukan tanpa sebab. Tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban Presiden kepada rakyatlah yang membuat pemerintahan saat ini membangun citra sebaik-baiknya.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar pengajian bulanan. Malam ini, tema yang dibahas tak jauh-jauh dari pemberitaan yang lagi hangat-hangatnya: terorisme.

Kementerian Agama hari ini kembali menggelar pertemuan dengan beberapa kementerian, organisasi massa dan perwakilan kampus Islam untuk membahas Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang diundang pun lagi-lagi tidak datang.