Penanganan kasus dugaan korupsi dana bagi hasil PBB senilai Rp 23 miliar yang melibatkan Gubernur Bengkulu Agusrin Najamuddin dianggap mandeg sejak tahun 2009. ICW mendesak Kejagung segera melimpahkan berkas kasus itu ke PN Jakpus.

KPK diminta segera memanggil paksa Nunun Nurbaeti. Keterangan Nunun di persidangan dinilai sebagai kunci untuk mengungkap pemberi suap dalam pemilihan DGS BI yang dimenangkan Miranda Goeltom tahun 2004.

Pihak Komjen Pol Susno Duadji protes keras atas penangkapan yang dilakukan Polri. Momen ini dinilai tepat untuk membongkar sejumlah data terkait skandal di tubuh Polri yang dikantongi Susno.

Korupsi kepala daerah banyak dilakukan dengan motif untuk pembiayaan politik. Biaya kampanye dan menggaet massa jadi yang paling utama. Bukan karena sebatas banyaknya permintaan sumbangan.

Koalisi LSM anti mafia kehutanan melaporkan dugaan praktek mafia kehutanan ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Menurut koalisi LSM tersebut, dalam menjalankan aksinya, para mafia kehutanan ini mempunyai 15 modus.

2 Pejabat tinggi di Mabes Polri diduga terlibat mafia kehutanan. Keduanya telah dilaporkan ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Seperti mafia hukum, mafia kehutanan juga memiliki modus tersendiri. Namun dari banyak modus, ada dua modus yang paling sering dipakai.

Tak cuma mafia hukum dan mafia pajak, mafia kehutanan juga bak setan gentayangan. Berdasarkan data ICW, mafia yang 'bermain' di hutan-hutan Indonesia itu telah merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.

Politisi PKS, Misbakhun, 'dikawal' dua anggota DPR saat memenuhi panggilan Mabes Polri. Kehadiran dua anggota DPR ini dinilai boleh saja, asal tidak ada intervensi terhadap proses hukum.

Anggodo Widjojo memenangkan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Muncul dugaan, sedari awal SKPP yang dikeluarkan Kejaksaan didesain lemah sehingga mudah digugat.