Pasangan JK-Wiranto dan Mega-Prabowo mewarning KPU untuk segera memperbaiki DPT. Persoalan ini harus segera dibereskan karena sudah masuk ranah pidana.

Capres JK mendesak KPU untuk segera memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT). Langkah cepat dengan membuat peraturan, bila perlu memilih hanya memakai KTP saja.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menyerukan agar Pilpres 2009 berjalan dengan adil, bermartabat serta terhindar dari kecurangan. Atas dasar inilah, Muhamamdiyah bersedia jadi tuan rumah para capres-cawapres membahas masalah DPT.

Ketua tim nasional kampanye SBY-Boediono, Hatta Rajasa meminta agar warga menempuh cara sesuai aturan terkait DPT. Masyarakat yang merasa tidak terdaftar di DPT sebaiknya agar datang ke KPU.

Wacana penundaan pemilihan presiden (pilpres) mencuat di detik-detik terakhirn menjelang pilpres. Penundaan tersebut bisa saja dilakukan namun harus atas persetujuan presiden, DPR, MK dan MA.

Wacana penundaan pemilihan presiden (pilpres) dianggap sebagai hal yang mustahil. Sebab, secara hukum tidak ada dasar untuk melakukannya.

Pertemuan para capres-cawapres minus SBY-Boediono di Gedung PP Muhamamdiyah ternyata juga dihadiri suami capres Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas. Taufiq tampak duduk santai menunggu hasil pertemuan yang berlangsung di lantai 2 gedung tersebut.

Capres dari Partai Golkar dan Hanura, Jusuf Kalla (JK) dan capres-cawapres dari PDIP dan Gerindra, Mega-Prabowo tiba di Gedung PP Muhammadiyah di Jl Menteng Raya, Jakarta. Kedantangan mereka 'disambut' demo puluhan aktivis 98.

Ketua tim kampanye nasional pasangan SBY-Boediono, Hatta Rajasa menolak mengomentari wacana penundaan pemilu. Hatta beralasan pihaknya hanya berpedoman pada aturan yang ada.

Cawapres Wiranto tiba terlebih dahulu di Kantor PP Muhammadiyah untuk membahas masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan capres-cawapres lain selain SBY-Boediono. Wiranto menegaskan, masalah DPT Bukan cuma tuntutan dia, tapi semua rakyat.