Mabes Polri tengah membidik dugaan korupsi kasus penjualan kondensat yang dilakukan TPPI. Diduga ada penyimpangan dalam proses penunjukan TPPI untuk mengelola kondensat dan penjualan kondensat. 

Rancangan JPSK sempat mandek dalam pembahasan di DPR. Komisi XI DPR mendesak Kementrian Keuangan segera merampungkan rancangan ini supaya bisa segera dibahas.

Bareskrim Polri menduga terjadi korupsi dalam kasus pengambilan kondensat milik negara yang melibatkan BP Migas (saat ini SKK Migas) dan ‎PT TPPI pada tahun 2009. Kala itu, kondisi keuangan PT TPPI tengah memburuk, namun Menkeu yang saat itu dijabat oleh Sri Mulyani tetap melakukan penunjukan.

Setelah menjalani pemeriksaan sejak pagi tadi, Sri Mulyani keluar dari ruangan di Kemenkeu. Mengenakan kemeja batik warna abu-abu, mantan Menteri Keuangan ini langsung menggelar konferensi pers. 

Kondisi pelemahan rupiah terhadap dolar AS adalah akibat kondisi penguatan dolar AS, atau yang sering disebut dengan 'super dollar'.

"Kita akan membahas asumsi makro dan pokok-pokok RAPBN 2016‎," kata Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad.

Bareskrim Polri dijadwalkan akan memeriksa mantan Menkeu Sri Mulyani di gedung Kemenkeu sebagai saksi kasus kondensat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursydan Baldan mengatakan masih ada lahan kosong bernilai mahal di lokasi premium yang disia-siakan. Usulan lahan premium ini dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan secara progresif pun diajukannya agar bisa meningkatkan sumber pajak dari pemilik tanah.`

Mendagri Tjahjo Kumolo menuturkan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro terkait dana Pilkada. Pembicaraan itu soal apakah ada bantuan dana ke Mabes Polri untuk pengamanan.

Polisi berencana memanggil Sri Mulyani terkait kasus dugaan korupsi kondensat bagian negara yang melibatkan BP Migas dengan TPPI. Banyak cara memeriksa Sri Mulyani yang saat ini masih di Amerika Serikat.