Polri menolak Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ikut menangani kasus dugaan rekening mencurigakan milik jenderal polisi bernilai Rp 95 miliar. Polri menegaskan LHA PPATK tentang rekening itu bukan kewenangan Satgas.

Setelah mendapat izin Menkeu, Polisi telah melakukan penggeledahan ke kantor pusat Ditjen Pajak. Untuk memeriksa data 4 wajib pajak yang ditangani oleh Gayus Tambunan.

Setelah melaporkan ke KPK, ICW melaporkan temuan rekening Rp 95 miliar milik seorang perwira tinggi Polri ke Satgas Anti Mafia Hukum. ICW berharap laporan itu dapat membongkar mafia hukum.

Polisi masih menelisik aset Gayus Tambunan setelah menyita Rp 85 miliar. PPATK meminta agar bank-bank yang safe deposit box-nya disewa oleh Gayus melaporkan ke lembaganya untuk diteruskan ke Kepolisian.

Untuk menghindari PPATK, Gayus Tambunan menyimpan asetnya di safety box. Namun rupanya analis PPATK tetap bisa menciumnya. Lembaga itu mendeteksi Gayus menyewa 8 safety box di beberapa bank.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Masyarakat Untuk Reformasi Polri akan melaporkan dugaan gratifikasi yang diterima oleh perwira tinggi Polri ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH).

Panja Perpajakan Komisi XI DPR secara resmi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap Ditjen Pajak terkait kasus perpajakan pada 6 perusahaan.

Tim pengawas rekomendasi DPR atas kasus Century mulai mengecek recovery aset skandal Century. Gubernur BI dan Menkumham akan dihadirkan untuk pengecekan pemulihan aset Bank Century.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengkaji laporan ICW soal rekening petinggi polri senilai Rp 95 miliar. Jika nanti ditemukan indikasi korupsi, KPK mengaku siap melakukan pengusutan.

Koalisi Masyarakat dan ICW meminta KPK mengusut rekening mencurigakan Rp 95 miliar milik petinggi kepolisian. Diharapkan KPK tidak ragu dan gentar membongkar untuk kebaikan kepolisian.