Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap hari kemerdekaan RI pada 17 Agustus, narapidana mendapat remisi. Tahun ini ada 50.000 lebih narapidana mendapat remisi.

LBH Jakarta mengkritik upaya Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) untuk memediasi sengketa kewenangan antara KPK dengan Polri terkait penanganan perkara dugaan korupsi alat simulasi ujian SIM.

Sebanyak 769 narapidana (napi) menerima remisi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Yogyakarta.

Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek, mendukung jika aturan remisi bagi koruptor diperketat. Selain itu, dia juga berharap hukuman untuk koruptor diperberat.

Koruptor di Indonesia diketahui mendapat kemudahan dalam menjalani hukumannya. Untuk memberi efek jera, remisi untuk koruptor dalam momen apa pun harus diperketat.

Kritik atas remisi yang diberikan bagi terpidana korupsi juga datang dari KPK. Upaya perjuangan memberantas korupsi seolah-olah dimentahkan oleh remisi. 

Presiden SBY menegaskan bahwa tak boleh ada kongkalikong di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan dunia usaha untuk menguras uang negara. SBY juga mengakui masih banyak koruptor di bawah jajarannya.

Untuk keadilan masyarakat, seharusnya koruptor tidak diberi remisi. Bayangkan, miliaran uang negara mereka korupsi tetapi selama menjalani masa penahanan panen diskon alias pengurangan hukuman. 

Koruptor benar-benar menikmati hidup di Indonesia. Bayangkan, uang negara miliaran masuk kantong pribadi, tapi di sidang di vonis ringan dan hanya sebentar menikmati dinginnya penjara. Panen remisi!

"Kalau yang melanggar privasi individual dapat dihukum pidana 5 bulan penjara, logikanya para koruptor yang melanggar hak-hak masyarakat maka harus dihukum jauh lebih berat," kata Imam.