Hingga H+3 putusan MK yang menyatakan keberadaan wakil menteri tidak sah, GN-PK melibat para wakil menteri masih saja berkantor seperti biasa. GN-PK pun menyomas Presiden SBY.

Isu siapa pengganti Menteri Kesehatan (Menkes) sepeninggal Endang R Sedyaningsih sudah berseliweran. Istana yang sudah mengantongi nama calon, akan menyimpan rapat hingga pertengahan Juni 2012.

"Perpres dan keppres pengangkatan wamen telah ditandatangani oleh Bapak Presiden, akan diumumkan pada kesempatan yang tepat," kata Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

Istana sedang mencari kandidat Menteri Kesehatan (Menkes) pasca meninggalnya R Endang Sedyaningsih. Isu yang beredar, yang menjadi kandidat antara lain adalah Sekretaris Nasional Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dr Nafsiah Mboi, DSpA, MPH. Benarkah?

Putusan MK tentang status wamen telah 3 hari berlalu. Namun Presiden SBY tidak kunjung memberhentikan dan mengangkat lagi para wamen tersebut sesuai putusan MK.

Plt Menkes Ali Gufron mengaku sulit mengatur produksi, peredaran, dan penggunaan rokok sebagai bahan mengandung zat adiktif yang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dia menilai Nusantara ini adalah negeri yang terlalu bebas untuk rokok.

Wamenkes Ali Mukti Gufron tak risau dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal jabatan wakil menteri. Bagi Ali, putusan soal Wamen itu justru memperjelas posisi Wamen. 

Putusan MK tidak membuat para wakil menteri berhenti bekerja. Mereka tetap melakukan apa yang menjadi tugas sehari-hari sampai ada perintah lebih lanjut dari presiden.

Kewenangan 19 wakil menteri boleh dispekulasikan pasca putusan MK tapi tidak untuk Ali Gufron, Wamenkes. Mengapa?

Pengangkatan menteri maupun wakil menteri adalah hak presiden. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi soal wamen, hak presiden ini dinilai diperkuat. Pihak Istana menyambut keputusan MK itu dengan baik.