MK menggelar sidang judicial review tentang seleksi hakim yang diajukan oleh para hakim agung yang tergabung dalam Ikahi. Sebagian kecil hakim agung itu emoh jika KY dilibatkan dalam seleksi hakim.

Para hakim agung berupaya 'membonsai' KY dengan menggugat kewenangan KY menyeleksi hakim ke MK. Para hakim agung itu meminta MK bahwa seleksi hakim dilakukan mandiri oleh MA.

Seleksi hakim yang sedianya dilakukan oleh KY dan MA digugat segelintir hakim agung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para hakim agung itu meminta KY tidak dilibatkan dalam proses itu.

Mantan Ketua KY Busyro Muqoddas menyerukan langkah penyelamatan MA. Hal ini terkait langkah sebagian hakim agung yang menggugat keterlibatan KY dalam seleksi hakim ke MK.

Sebagian hakim agung yang tergabung dalam Ikahi menggugat kewenangan KY menyeleksi hakim. Padahal berdasarkan blue print MA 2010-2035, KY merupakan mitra MA dalam perekrutan hakim.

RUU Jabatan Hakim masuk daftar Prolegnas 2015-2019, salah satu isinya menyatakan seleksi hakim harus melibatkan KY. Tapi siapa nyana, belum juga lahir, para hakim agung sudah menentang keterlibatan KY ini.

Blue print MA mengamanatkan seleksi hakim melibatkan KY guna mewujudkan peradilan yang agung sesuai amanat reformasi. Belakangan, para hakim agung menggugat kewenangan KY itu ke MK.

Para hakim agung yang tergabung dalam Ikahi ingin membonsai wewenang KY dalam seleksi calon hakim. LSM Institute for Crime Justice Reform (ICJR) menilai langkah Ikahi tidak tepat.

MA mempercayakan hakim agung Suhadi untuk menjadi ketua tim penghubung MA-KY, salah satu tugasnya menyusun draft seleksi hakim. Belakangan, Suhadi ikut menggugat draft itu ke MK.

Ketua KY Suparman Marzuki mendatangi Wakil Presiden. Suparman mengeluhkan adanya gugatan dari Ikahi ke MK yang meminta KY tidak dilibatkan menyeleksi calon hakim pengadilan tingkat pertama.