Jika anda terbiasa melintas di tol Cawang- Priok, kini ada ikon baru di Pulomas, Jakarta Timur. Tepat di pintu masuk tol Pulomas, pandangan masyarakat Jakarta terantuk kepada tower baru, Sekretariat Mahkamah Agung RI setinggi 12 lantai.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengaku belum meneken surat keputusan pengunduran diri istri Gayus Tambunan, Milana Anggraeini. SK Milana akan turun paling lambat 2 Desember 2010.

Ketua MK, Mahfud MD, bersurat kepada Kapolri Jendral Timur Pradopo menanggapi sangkaan pidana terhadap seorang panitera MK atas nama Zainal Arifin Hoesein. Inti surat adalah menegaskan tugas panitera MK adalah menjelaskan hasil putusan MK.

Para aktivis 98 akhirnya mendaftarkan uji materi atau judicial review UU No 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Gelar Pahlawan dan Tanda Jasa. Hal ini untuk menjegal Soeharto yang diusulkan menjadi pahlawan nasional.

Seorang panitera MK, Zaenal Arifin Hoesein, ditetapkan menjadi tersangka kasus Pilkada di Sumatera Selatan. Ketua MK menyerahkan seluruh prosedur hukum yang berjalan kepada Mabes Polri.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memastikan lembaga yang dipimpinnya bersih dari mafia perkara. Mahfud bahkan berani menantang pihak-pihak lain untuk membuktikan jika ada mafia perkara di MK.

5 akademisi yang tergabung dalam sahabat-sahabat pengadilan (Amicus Curiae) memberikan masukan keterangan tertulis (Ad Informandum) kepada MA. Keterangan itu terkait PK kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

Mafia peradilan melibatkan banyak orang dari berbagai level peradilan. Tingkatan mafia yang pertama adalah di level kepolisian. Sehingga polisi jadi identik dengan tukang peras.

4 Warga Rawa Kebo, Jakarta Pusat, memilih mengubur diri demi bertahan di tanah yang akan dibangun Gedung Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Posisi mereka sudah lemah secara hukum sementara di sisi lain masyarakat juga butuh gedung pengadilan agama yang layak pakai.

Hakim Pengadilan Agama Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang mengawini 3 perempuan sekaligus, M Nasir Qamarullah akhirnya dipecat oleh Mahkamah Agung (MA). LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan) memuji putusan MA tersebut.