Pemerintah melalui Dirjen Pajak tengah menggodok wacana untuk membebankan PPN dari setiap transaksi e-commerce yang terjadi di Indonesia. Beberapa ada yang menolak, namun banyak juga yang setuju.

Pemerintah melalui Dirjen Pajak punya rencana untuk membebankan PPN dari setiap transaksi e-commerce. Wacana tersebut sontak mengundang reaksi dari para penggiat bisnis online.

Mendag Muhammad Lutfi ingin Indonesia punya situs perdagangan online atau e-commerce yang bisa menyaingi Alibaba.com asal Tiongkok.

Pemerintah menemukan cara mengenakan pajak perdagangan online (e-commerce). Caranya dengan menggandeng perusahaan piranti lunak (software) terkenal di dunia.

Tak hanya transaksi jual beli online saja atau e-commerce yang dikenakan pajak, untuk download file digital pun juga akan kena. Setelah beberapa negara, kini giliran Inggris yang ikut menetapkan aturan tersebut.

Ditjen Pajak butuh tenaga ahli untuk mekanisme perdagangan online. Sebab mayoritas pegawai pajak adalah akuntan.

Potensi transaksi jual beli melalui online atau e-commerce di Indonesia rata-rata mencapai Rp 100 triliun/tahun. Sayangnya mayoritas transaksi e-commerce tidak tersentuh pajak (PPn).

Pemerintah dan DPR akan menerbitkan kitab Undang-Undang Perdagangan yang baru. Ada kewajiban untuk membayarkan pajak jual beli dari transaksi perdagangan via online.

Pemerintah belum punya payung hukum mengenai perdagangan melalui internet atau bisnis online. Payung hukum soal ini rencananya akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perdagangan yang sudah dibahas bertahun-tahun namun tanpa hasil.

Pemerintah belum punya payung hukum mengenai perdagangan melalui internet atau bisnis online, padahal perkembangan model bisnis semacam ini sangat pesat.