Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad diduga melakukan penyelewengan APBD Kota Bekasi pada tahun 2009. Modusnya, Mochtar melakukan mark up anggaran kemudian membayar utangnya di Bank Jabar Banten.

Ada empat perbuatan dugaan korupsi disangkakan pada Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad dalam sidang pertamanya di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Selasa (26/4/2011). Ancaman penjaranya mencapai 20 tahun.

Kemenkum HAM menyatakan akan mengikutsertakan LSM dan KPK dalam tim perumus draft revisi UU Tipikor. KPK dan elemen masyarakat tersebut berhak menolak rumusan yang diajukan oleh pemerintah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah membentuk tim untuk mengkaji revisi UU Tipikor. Tim ini akan meminta pendapat ke sejumlah kalangan sebagai masukan bagi revisi UU tersebut.

Walikota Bekasi (nonaktif) Mochtar Mohammad bergabung dengan Bupati Subang Eep Hidayat di Rutan Kebon Waru. Keduanya menempati blok khusus tahanan tipikor. Mochtar adalah tahanan titipan pertama KPK.

Walikota Bekasi (nonaktif) Mochtar Mohammad tiba di Rutan Kebon Waru, Kota Bandung, Jumat (8/4/2011), sekitar pukul 16.35 WIB. Ia bungkam saat ditanya wartawan.

Walikota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad kini tidak lagi berada di rutan Salemba. KPK telah memindahkan Mochtar ke Bandung, Jawa Barat, sebagai persiapan sidang perdananya.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amien Sunaryadi merasa khawatir jika UU KPK direvisi. Secara pribadi ia menilai, Komisi III DPR RI akan membuat UU yang melemahkan KPK.

Seiring dengan dilimpahkannya kasus tindak pidana korupsi dari Kejaksaan, Pengadilan Negeri Tipikor mulai kebanjiran agenda persidangan. Untuk itu dalam waktu dekat, Pengadilan Tipikor akan menambah jumlah hakim.

KPK mengaku tidak mempersoalkan perbedaan pendapat yang diajukan salah satu hakim Tipikor soal wewenang pengadilan Tipikor. MA sendiri mengakui kewenangan KPK melimpahkan perkara korupsi ke Pengadilan Tipikor.