Banyak yang meragukan proses hukum kasus rekening gendut perwira Polri oleh Mabes Polri. Pekan depan, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan memutuskan apakah akan menangani perkara tersebut atau tidak.

Dokumen tentang rekening jenderal polisi tidak akan diserahkan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Sifat dokumen itu rahasia, Polri tidak akan melaporkannya ke Satgas.

Untuk kesekian kalinya, Mabes Polri menegaskan pihaknya tidak bisa mengumumkan nama-nama pemilik rekening gendut. Polri berdalih ada aturan yang melarang mereka mengumumkan nama-nama tersebut.

Proses pencalonan Kapolri telah dimulai. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan menggandeng sejumlah institusi untuk menilai para calon Kapolri.

Nama Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar tiba-tiba disebut dalam persidangan mafia pajak atas terdakwa AKP Sri Sumartini. Arafat menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dari kasus Antasari.

Kompol Arafat Enanie menuding Haposan Hutagalung dan jaksa penyidik berkomplot menambahkan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Pasal itu ditambahkan agar kasus Gayus Tambunan bisa ditangani pidum Kejagung.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengungkapkan jika selama ini Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluhkan laporan temuan mereka yang tidak ditindaklanjuti.

Bukan hanya polisi saja yang bisa menyidik kasus rekening mencurigakan. Kini KPK pun bisa langsung menerima laporan dari Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Proses pembahasan UU di DPR disinyalir rawan potensi suap. Apa alasannya? Di lembaga yang katanya wakil rakyat itu rentan dengan masuknya berbagai kepentingan.

Irjen Pol Herman Effendi berniat mundur dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Namun dipastikan hal tersebut bukan karena kasus rekening Polri.