2 Hakim adhoc Tipikor ditangkap. Kartini Marpaung dan Heru Kusbandono dibekuk KPK karena menerima suap dari keluarga pihak yang berkasus. Harus ada evaluasi.

2 Hakim adhoc Tipikor Kartini Marpaung dan Heru Kusbandono tertangkap tangan menerima suap dari pihak yang berperkara. Hal ini tentu membuat miris. Apa yang harus dilakukan?

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengapresiasi keberhasilan KPK mengungkap perilaku korup hakim adhoc pengadilan Tipikor. Menurut Pramono, dua hakim ad hoc yang telah ditetapkan menjadi tersangka tersebut harus dihukum seberat-beratnya.

Anggota Komisi III DPR dari FPDIP Eva Kusuma Sundari menilai ada masalah serius dalam perekrutan hakim adhoc di pengadilan Tipikor.

Koruptor yang memakan uang negara dengan enaknya mendapat potongan hukuman (remisi) dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI. Karena itu revisi UU Pemasyarakatan menjadi suatu keharusan.

Komisi III DPR mengapresiasi penangkapan dua orang hakim adhoc pengadilan Tipikor. Ini adalah sejarah baru, dimana kerjasama MA dan KPK dapat menangkap tangan dua hakim adhoc pengadilan Tipikor yang selama ini membebaskan koruptor.

Hakim adhoc yang ditangkap KPK diketahui telah membebaskan setidaknya lima terdakwa korupsi. Dalam pemberian vonis bebas, Hakim Kartini Marpaung diduga bekerjasama dengan beberapa rekannya.

Koruptor yang mengkorupsi uang negara dengan enaknya mendapat potongan hukuman alias remisi. Padahal korupsi adalah kejahatan luar biasa.

Dalam rangka HUT RI ke-67, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi kepada 58.595 narapidana. 583 Narapidana di antaranya terkait kasus korupsi.

Para terpidana korupsi masih saja mendapatkan remisi, meski korupsi konon sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. KPK turut melontarkan kritik terhadap pemberian remisi ini.