Tak hanya internal KPK yang menentang keputusan pimpinan untuk melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejagung. Berbagai elemen pendukung pun ikut kecewa.

Kasus dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan pertama kali ditelusuri oleh Bareskrim Polri pada tahun 2010. Saat itu, tidak ditemukan adanya tindak pidana. Sempat diusut KPK empat tahun kemudian, kasus itu akhirnya kembali ke Polri.

Pengacara Komjen Budi Gunawan (BG) Razman Nasution tengah laris. Buktinya dia kini menjadi pembela DPRD DKI melawan Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok. 

Komjen Budi Gunawan tidak tampak dalam perhelatan rutin tahunan, Rapat Pimpinan TNI-Polri, yang dibuka Presiden Joko Widodo. Komjen BG dikabarkan sakit.

Saat banyak warga yang sulit makan negeri ini justru disibukkan dengan upaya pelemahan lembaga pemberantasan korupsi. Di lobby gedung pegawai KPK mogok kerja. Penyerahan kasus BG ke kejaksaan menyulut kekecewaan,

Wakapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti memberi sinyal akan menghentikan perkara yang terkait dengan pimpinan dan pegawai KPK terkecuali kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Jaksa Agung HM Prasetyo kembali memberikan sinyal bahwa berkas perkara Komjen Budi Gunawan (BG) yang dilimpahkan KPK akan diserahkan lagi ke Mabes Polri. Pertimbangan ini mengacu pada putusan praperadilan.

Plt pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki sempat berkomentar kalah dari kasus Komjen Pol Budi Gunawan (BG). Namun hal tersebut dibantah oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Menanggapi aksi pegawai KPK, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta para pimpinan KPK untuk bisa menyelesaikan ketidaksepahaman dengan pegawainya.

Ratusan pegawai KPK membubuhkan tanda tangan di kain putih sebagai bentuk penolakan pelimpahan kasus BG ke Kejaksaan Agung. Kain putih ini kemudian dipajang di depan pintu masuk gedung KPK.