Polri menarik 20 penyidiknya yang bertugas di KPK. Hal ini semakin menujukkan bahwa KPK sangat membutuhkan penyidik independen.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menyoroti upaya Polri menarik 20 penyidiknya di KPK. Hal ini dinilainya bisa melemahkan kinerja KPK.

Komisi III DPR mengagendakan pemanggilan KPK, Polri, dan Kejagung Senin (17/9) depan. Fokus pembahasan mengenai sinergisitas pemberantasan korupsi.

Anggota Komisi III DPR Saan Mustopa menilai penarikan 20 penyidik KPK oleh Polri menghambat kinerja KPK. Polri diminta membatalkan penarikan penyidik atau menggantinya dengan yang baru.

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menilai penarikan 20 penyidik KPK adalah buntut dari konflik Poldi dengan KPK. Hubungan kedua lembaga dinilai memanas karena pengusutan kasus Korlantas Polri.

Di tengah sengketa perkara Simulator SIM, Mabes Polri secara mendadak menarik 20 penyidiknya yang ada di KPK. Penarikan ini penuh kejanggalan, bukan hanya pada momen penarikan, melainkan juga pada prosedur yang sudah ada sebelumnya.

KPK tidak akan menyerahkan begitu saja 20 penyidiknya yang diminta kembali oleh Mabes Polri. Lembaga antikorupsi ini akan berjuang agar para garda depan di sektor penindakan ini bisa tetap bertahan.

Mabes Polri membenarkan adanya penarikan penyidik Polri dari KPK. Namun ditegaskan Polri, penarikan bukan karena terkait kasus simulator SIM.

Mabes Polri meminta kembali 20 penyidiknya yang diperbantukan di KPK. Permintaan penarikan itu dilakukan justru di saat KPK tengah ngebut-ngebutnya menangani sejumlah kasus korupsi besar.

Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan ada 20 penyidik yang ditarik kembali oleh Mabes Polri. Bahkan di antara penyidik itu ada yang sedang menangani kasus dugaan korupsi di Korlantas Mabes Polri.