Bentrokan TNI-Polri kembali terjadi kedua kalinya dalam tiga bulan terakhir di Batam. Ketua Komisi I DPR RI menilai, kondisi tersebut menunjukkan penyelesaian persoalan gesekan dan konflik antara TNI-Polri.

Ketua DPR RI Setya Novanto merasa prihatin mendengar insiden bentrokan 'El Clasico' TNI AD Batalyon 134 dan Brimob di Batam, Kepulauan Riau. Dia meminta pucuk pimpinan TNI dan Polri lekas bergerak dan memastikan bentrok semacam ini tak terulang kembali.

Dalam Rapimnas VII, Partai Golkar mengeluarkan 17 butir pernyataan politik. Pernyataan politik ini dihasilkan sidang komisi B yang dipimpin Rizal Mallarangeng sebagai ketua dan sekretaris Happy Bone Zulkarnaen.

Mengelola dana segar Rp 5 triliun memang sangat besar godaannya. Hal itu diakui Menkominfo Rudiantara terkait program universal service obligation (USO). Baru terpakai sekitar Rp 900 miliar, program ini dihentikan karena tesandung masalah hukum.

Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI tak lagi sebesar dulu. Kini jumlahnya hanya 61 orang. Meski begitu, Ketua Fraksi PD Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) tetap optimistis fraksi partai berlambang bintang mercy itu tetap kuat.

Rencana merevisi Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bukan kali ini saja disuarakan. Sejak diundangkan tahun 2008 desakan agar UU ITE direvisi terus menggema.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat mengakhiri seteru di parlemen dengan menandatangani kesepakatan damai. Pendantanganan itu digelar siang ini di ruang Nusantara IV kompleks parlemen, Senayan. Bagaimana situasinya?

Delapan hari sudah Ervani Emihandayani, -seorang Ibu rumah tangga-, warga Yogyakarta mendekam di tahanan akibat terjerat Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kasus kematian tahanan Polsek Sukodono di sel tahanan, M Imron Zainudin, mendapat perhatian Komisi III DPR RI, Adies Kadir. Mereka rencananya akan 'turun gunung' mendatangi keluarga korban.

Komisi I DPR RI akan memberi masukan kepada Kementerian Luar Negeri agar kepala daerah bisa menjadi juru runding atau menjadi diplomat.