Ketua HKTI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah keliru menerapkan kebijakan pendistribusian pupuk melalui pedagang. Akibatnya petani yang menjadi korban karena pupuk bersubsidi hilang di pasaran.

PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) akan melayani permintaan pupuk bersubsidi di 2/3 wilayah di Indonesia untuk menunjang program ketahanan pangan nasional.

Pembentukan holding dan anak usaha beberapa BUMN selama ini masih terganjal masalah pajak. Nilai pajak yang dipermasalahkan secara keseluruhan mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

Pemerintah memerintahkan BP Migas untuk menambah pasokan gas bagi dua pabrik pupuk, yaitu PIM dan PKT bagaimanapun caranya. Kalau perlu  ekspor gas dipotong untuk kedua pabrik itu.

LPG langka? Sering sekali. Minyak tanah lenyap? Beberapa kali. Pupuk tidak ada di pasaran? Berkali-kali. BBM menghilang dari SPBU? Berulang kali. Beras dan susu entah kemana? Sudah sekian kali.

Terkait kelangkaan pupuk yang terjadi di sejumlah daerah, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan distribusi dan stok pupuk di Jabar masih normal dibandingkan kota-kota lainnya seperti di Jawa tengah dan Jawa Timur. 

Alokasi gas dari lapangan Tangguh yang semula untuk Tohoku (Jepang) akan dialihkan ke industri pupuk di dalam negeri. Jumlah gas yang dialihkan sekitar 500 ribu matrik ton per tahun.

Produsen benih jagung dan padi, PT Bisi International Tbk ikutan menunda rencana pembangunan pabrik pengolahan bibit pertanian di Kediri lantaran terkena imbas krisis ekonomi.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan, stok pupuk di Jawa Barat masih mencukupi hingga Desember. Namun pernyataan tersebut langsung diteriaki bohong oleh para penyuluh pertanian. 

Walau iklan politiknya dikritik sejumlah kalangan, PDIP tetap mengusung isu 'Perjuangkan Sembako Murah' dalam kampanyenya. Bahkan, PDIP menawarkan 6 solusi alternatif kebijakan perbaikan ekonomi rakyat.