Wacana pemberian wewenang penyelidikan bagi Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terus bergulir. Partai Amanat Nasional (PAN) menilai wewenang penyelidikan bagi PPATK perlu untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Mabes Polri merasa sudah cukup dalam penelusuran rekening gendut yang diduga dimiliki beberapa perwiranya. Polri pun tak keberatan jika KPK hendak melakukan pengusutan.

Bambang Soesatyo menolak kalau KPK memiliki kewenangan mengusut pidana pencucian uang dan PPATK memiliki hak menyidik. Anggota Fraksi Partai Golkar ini beralasan tidak ingin ada penyalahgunaan kekuasaan dalam RUU TPPU ini.

Fraksi Hanura menolak disebut melemahkan KPK dalam RUU TPPU. Tindakan menolak KPK memiliki kewenangan memeriksa pidana pencucian uang diklaim justru memperkuat RUU TPPU

4 fraksi di dalam Panja Tindak Pidana Pencucian Uang DPR menolak LHA PPATK disetor ke KPK. Dinilai, penolakan sebenarnya bukan pada fraksi, tetapi pada individu.

Empat Fraksi di DPR yakni  PDIP, PPP, Hanura dan Golkar menolak penguatan PPATK. Empat fraksi ini tidak setuju Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK diberikan kepada KPK.

4 Fraksi di DPR dinilai hendak melemahkan KPK dalam pengusutan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dilakukan dengan menolak kewenangan KPK untuk memeriksa LHA PPATK.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan atas kasus 'rekening gendut' perwira tinggi di Kepolisian RI. MAKI menggugat langsung Kapolri karena tidak segera menindaklanjuti kasus ini ke tingkat penyelidikan dan penyidikan.

DPR dinilai masih bersikap pro koruptor dalam RUU TPPU. Buktinya kewenangan KPK dalam mengusut tindak pidana pencucian uang sangat terbatas.

KPK dipastikan akan memiliki kewenangan untuk menyidik kasus tindak pidana pencucian uang. Hasil rapat tim perumus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kewenangan KPK tidak diganggu gugat.