Akibat mengikutsertakan Gubernur Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno saat berkampanye, Panitia Pengawas Pemilu Jawa Barat memberi sanksi kepada pasangan Rieke Dyah Pitaloka dan Teten Masduki. Pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dianggap melanggar aturan berkampanye karena mengajak pejabat negara tanpa izin cuti. Lantas apa sanksi untuk pasangan nomor urut lima itu?

Panwaslu Jabar merekomendasikan sanksi bagi pasangan Rieke-Teten. Pasangan itu dinilai melanggar aturan kampanye perihal keterlibatan Jokowi dalam kampanye. Apa kata PDIP?

Cagub-cawagub Jabar Rieke Dyah Pitaloka dan Teten Masduki diberi sanksi Panwaslu. Pasangan nomor lima itu dianggap melanggar aturan dengan mengikutsertakan pejabat negara yakni Gubernur DKI Jokowi.

"Ini asli Jokowi! Nggak perlu ke Jakarta!," seru seorang ibu yang berhasil menjabat tangan Jokowi. 

Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) bakal kembali memanfaatkan waktu liburnya untuk hadir di kampanye pasangan cagub cawagub Jabar Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki. Setelah Bandung, kini giliran Kota Depok yang bakal didatangi Jokowi.

Jakarta memerlukan Rp 1000 triliun untuk mengelola perairan termasuk air limbah dan kawasan kumuh, infrastruktur serta transportasi. Sedang disiapkan aspek legal dan kerjasama dengan swasta.

Ribuan orang mengikuti kampanye terbuka Rieke-Teten sebagai pasangan kontestan Pilgub Jawa Barat, yang dihadiri oleh Joko Widodo, Rano Karno dan Megawati Soekarnoputri. Jokowi pun mendapatkan sambutan gegap gempita.

Ribuan orang mengikuti kampanye terbuka Rieke-Teten sebagai pasangan kontestan Pilgub Jawa Barat, yang dihadiri Joko Widodo, Rano Karno dan Megawati Soekarnoputri. Jokowi mendapat sambutan gegap gempita dari massa.

Wakil Gubernur Banten Rano Karno, turut meramaikan kampanye terbuka pasangan cagub cawagub Rieke-Teten di Lapangan Tarikolot Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek, Sabtu (16/2/2013). Ia ikut mengajak para simpatisan untuk memilih calon bernomor urut 5.

Ada 949 perusahaan ajukan permohonan penangguhan pembayaran upah minimum provinsi (UMP) baru yang naik tahun ini. Ada 489 perusahaan yang diberikan izin.