Tim Perumus RUU PPTPU disebut-sebut berniat melemahkan KPK. Caranya, dengan menyunat sejumlah pasal yang memberi kewenangan kepada KPK untuk menangani pidana pencucian uang.

Fraksi PDI Perjuangan menolak mengomentari isu suap Rp 5 miliar dalam pembahasan RUU TPPU. FPDIP menilai tidak relevan bila isu itu dijadikan pembahasan.

Anggota Panja RUU Pidana Pencucian Uang Didi Irawadi mengaku sudah lama mendengar adanya isu suap Rp 5 miliar. Menurut dia, isu ini harus diselidiki dan diusut.

Isu tak sedap menerpa Panja RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  Informasi beredar, ada uang Rp 5 miliar mengalir ke kocek oknum sejumlah anggota DPR. Benarkah?

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menjamin Tim Perumus RUU PPTPU tidak berniat mengamputasi kewenangan KPK. Bambang merasa ada sejumlah pihak yang mencoba menyudutkan dirinya dan teman satu 'gengnya' untuk kepentingan politik tertentu.

4 Fraksi di DPR yakni Golkar, PDIP, PPP, dan Hanura tidak setuju kalau KPK mempunyai kewenangan mengusut pidana pencucian uang. Langkah para politisi di Senayan itu pun dikritik.

Sedianya hari ini, tim khusus yang membahas RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan mengadakan rapat dengan pihak pemerintah. Namun, apa daya, jumlah anggota DPR yang hadir tidak memenuhi quorum.

DPR masih menggodok RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) agar segera disahkan. UU itu akan menggambarkan sikap anggota dewan mendukung atau tidak pemberantasan korupsi nanti.

Politisi Golkar, PDIP, Hanura, dan PPP menolak KPK memiliki kewenangan mengusut pidana pencucian uang berdasarkan LHA PPATK. Sikap para politisi ini pun dipertanyakan

RUU PPATK dipangkas sehingga KPK tidak bisa mengusut kasus pencucian uang. Meski tidak masalah, KPK menyebut wewenang akan menjadi lengkap jika bisa ikut mengusut perkara semacam itu.