Sidak Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di LP Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur, menguak praktek jual beli kamar dan fasilitas mewah di penjara. Seharusnya, Menteri Hukum HAM Patrialis Akbar malu atas perilaku bawahannya.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum belum memastikan adanya sanksi untuk petugas Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, yang memberikan perlakuan khusus bagi sejumlah napi. Satgas yang dibentuk Presiden ini masih menunggu proses yang tengah dilakukan.

Lima napi, termasuk Artalyta Suryani alias Ayin, memiliki fasilitas dan ruangan khusus di Rutan Pondok Bambu. Saat ditanya mengenai hal ini, kepala rutan tidak bisa menjelaskan tentang penyimpangan ini.

Fasilitas-fasilitas khusus bagi napi di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, patut dipertanyakan. Yang mengejutkan, lima napi yang ditemui Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ternyata memiliki ruangan khusus, selain sel.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum melakukan sidak setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyimpangan di Rutan Pondok Bambu. Sebelum sidak, Satgas menemui Menkum HAM.

Sidak yang dilakukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum berlangsung selama tiga jam. Sidak berakhir pukul 22.00 WIB dan mengecek sel lima narapidana. Salah satunya sel Artalyta Suryani alias Ayin.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Indonesia dinilai sudah tidak manusiawi. Tahanan yang menempati LP dianggap sudah melampaui batas ruang yang tersedia. Pemerintah telah menyiapkan Rp 1 Triliun untuk pembangunan LP.

Di sela-sela kongres III PAN, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Patrialis Akbar menyempatkan diri mengunjungi beberapa lapas di Batam. Patrialis iba melihat nenek tua yang sakit masih ditahan di bui dan memindahkan nenek tua ke panti sosial.

83 Intelektual dan aktivis pro demokrasi menolak pelarangan buku oleh pemerintah. Sikap ini menanggapi pelarangan 5 buku dan langkah Menkum HAM Patrialis Akbat yang sedang mengkaji 20 buku yang akan dilarang.

Pendapat Komjen Pol Susno Duadji yang menganggap kesaksiannya dalam persidangan Antasari Azhar tidak perlu mendapat izin Kapolri diamini oleh Menkum HAM Patrialis Akbar.