Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna melontarkan wejangan soal penegakkan hukum. Menurut dia, hukum di atas segala-galanya dan memang harus diutamakan, tapi bukan untuk mencari popularitas.

Mabes Polri menarik 20 penyidik dari KPK. Padahal, mereka sedang gencar-gencarnya menyidik kasus korupsi, termasuk kasus Simulator SIM di Korlantas Polri. Ruhut pun berkomentar.

20 Penyidik KPK akan ditarik Polri. Fraksi PAN meminta penarikan penyidik KPK yang menangani kasus korlantas itu jangan dibesar-besarkan. Sebab hanya satu penyidik dari Polri yang menangani kasus tersebut.

Mabes Polri sadar ada potensi duplikasi hukum di kasus Simulator SIM karena ada 'tersangka bersama' antara KPK dan Polri. Namun, hal itu tak membuat Korps Bhayangkara menyerah. Sebaliknya, mereka malah melawan.

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman memberi peringatan kepada KPK soal urusan penarikan penyidikan. Sutarman menegaskan, kalau masa tugas mereka habis tentu harus kembali. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera merekrut penyidik independen. Dasar hukum untuk mengatur itu sudah ada, tinggal direalisasikan.

Bila 20 penyidik Polri yang bertugas di KPK ditarik, maka hanya tersisa 68 penyidik saja. Sejumlah masalah pun bisa muncul. Karena itu, perlu jiwa besar Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk memperpanjang mereka.

Polri menarik 20 penyidiknya dari KPK di tengah gencarnya kasus-kasus besar seperti dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Polri. Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan penarikan itu menunjukkan Polri kontraproduktif dan mengganggu upaya pemberantasan korupsi. Bila Anda setuju dengan pendapat Eva Kusuma Sundari, pilih Pro!

Dulu, biasanya penyidik yang masa kontraknya habis akan langsung diperpanjang oleh Polri setelah KPK mengirim surat. Namun kini, ada jawaban berbeda.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertekad mempertahankan 20 orang penyidik yang diminta Polri untuk 'pulang'. Namun upaya KPK tersebut sepertinya bakal ditolak Polri.